Presiden Biden akan Selaraskan Sistem Sanksi Global AS

WASHINGTON DC - Usaha Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, untuk menyelamatkan dan pada akhirnya memulihkan kembali ekonomi Amerika paling banyak memperoleh perhatian saat ini. Namun, pemerintahannya juga sibuk di garda depan internasional, sebagian besar berupa perluasan dan penyesuaian jaringan sanksi yang diberlakukan Amerika terhadap negara-negara dan orang-orang tertentu di seluruh dunia.

Dalam pekan-pekan pertama masa jabatannya, Biden memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap tokoh-tokoh di Russia sebagai akibat campur tangan negara itu dalam pemilihan presiden Amerika.

Dia juga menerapkan sanksi kepada jenderal-jenderal di Myanmar yang menggulingkan sebuah pemerintahan yang terpilih secara demokratis; warga negara Saudi yang terlibat dalam pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi; serta pejabat Tiongkok yang memperlemah gerakan demokrasi di Hong Kong dan pelecehan HAM terhadap minoritas Uighur.

Pemerintahan AS yang baru juga mulai menyesuaikan sanksi-sanksi yang sudah ada, misalnya menghapus sanksi terhadap pejabat yang terkait dengan Pengadilan Kejahatan Internasional, dan mempertimbangkan pencabutan sanksi-sanksi tambahan yang diberlakukan terhadap Iran setelah Presiden Trump menarik Amerika dari persetujuan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Selama puluhan tahun dan semakin meningkat sejak serangan 11 September 2001, Amerika telah menggunakan sanksi sebagai cara untuk memaksa negara lain melakukan perubahan kebijakan, atau paling sedikit, mengungkapkan ketidak-sukaannya dengan tindakan sebuah pemerintah yang dinilainya tidak bisa diterima.
Halaman Selanjutnya....