Presiden: Beri Ruang Terdepan ke Produk Lokal

» Jangan sampai lokasi-lokasi strategis justru diisi oleh brand dari luar negeri.

» Studi menunjukkan produk lokal yang diperdagangkan online hanya 25,9 persen.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam arahannya saat rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3), meminta agar lembaga tersebut memiliki kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk nasional Indonesia.

"Misalnya, dengan mendukung program Bangga Buatan Indonesia. Pusat perbelanjaan, mal di Jakarta sampai ke daerah, harus didorong untuk memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," kata Presiden.

Jokowi juga meminta jangan sampai ruang paling depan dan lokasi-lokasi strategis justru diisi oleh brand dari luar negeri. "Ini harus mulai digeser. Mereka digeser ke tempat yang tidak strategis. Tempat yang strategis, dan lokasi yang baik, berikan ruang untuk brand lokal," kata Jokowi.

Penjenamaan (branding), papar Kepala Negara, harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri. Apalagi, penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 270 juta jiwa sudah seharusnya menjadi konsumen paling loyal untuk produk-produk dalam negeri.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan," tegas Presiden seperti dikutip dari laman Sekretaris Negara.

Selain penguatan produk lokal, pasar ekspor juga harus mendapatkan perhatian yang serius dengan memperluas atau diversifikasi pasar-pasar nontradisional. Presiden kembali mengingatkan jajarannya agar tidak terjebak pada pasar ekspor yang itu-itu saja, misalnya Uni Eropa dan Amerika.

"Banyak negara-negara yang pertumbuhan ekonominya lebih dari 5 persen, di Asia Selatan, di Eropa Timur, dan negara-negara lainnya, harus diseriusi," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta UMKM dibantu agar mampu mengekspor produknya. Saat ini, 90 persen pelaku ekspor adalah UMKM, namun kontribusinya terhadap total ekspor Indonesia hanya 13 persen. Sebab itu, kapasitasnya perlu ditambah dan diperbesar.

Usai mendapat arahan Presiden, Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, menyatakan akan mengatur supaya merek-merek lokal menjadi primadona di berbagai pusat perbelanjaan di Indonesia.

"Kita akan atur supaya orang Indonesia bangga membeli produk-produk Indonesia dan turut mengembangkan produk lokal," kata Lutfi.

Dia mengakui, selama ini jajarannya lebih fokus mengembangkan sisi suplai perdagangan. Maka, saatnya menggerakkan sisi permintaan dengan memanfaatkan 270 juta jiwa lebih penduduk yang sangat potensial.

Dengan pengaturan, dia berharap masyarakat Indonesia menjadi konsumen loyal bagi produk lokal, sehingga pelaku usaha baik industriawan hingga selaku UMKM dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Kendalikan Impor

Pengamat Ekonomi, Bhima Yudhistira, mengatakan ajakan mencintai produk lokal seharusnya dimulai dari pemerintah dengan mengendalikan produk impor dan memprioritaskan produk dalam negeri. Pengadaan barang dan jasa semestinya memprioritaskan produk UMKM. Begitu pula dengan proyek infrastruktur seharusnya lebih banyak menggunakan baja lokal, bukan baja impor.

"Impor baja walaupun trennya menurun, tapi masih cukup besar yaitu 10,3 miliar dollar AS pada 2019 dan 6,8 miliar dollar AS pada 2020. Impor materialnya ini harus dikendalikan dengan membuat produk dalam negeri berkualitas dan harganya lebih murah," kata Bhima.

Upaya memanjakan konsumen pun dengan barang impor yang murah di platform perdagangan elektronik (e-commerce) juga mesti dikendalikan. Studi menunjukkan produk lokal yang diperdagangkan secara online hanya 25,9 persen.

Secara terpisah, Pakar Ekonomi dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Surabaya, Leo Herlambang, mengatakan pemerintah harus lebih tegas agar gerakan cinta produk Indonesia diikuti para pejabat dan masyarakat.

"Wajar jika Presiden marah karena memang ajakannya harus diikuti jajaran birokrasi dimulai dari pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan produk lokal," kata Leo. n ers/SB/E-9