Presiden Bentuk Tim Percepatan Vaksin Korona

JAKARTA - Presiden Joko Widodo membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19.

"Tim pengembangan vaksin Covid-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," demikian bunyi Pasal 2 Keppres tersebut, seperti dikutip dari situs resmi Setneg. go.id, Senin (7/9).

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan Tim Nasional ini memiliki sejumlah tujuan. Pertama, melakukan percepatan pengembangan vaksin Covid-19 di Indonesia. Kedua, tim dibentuk untuk mewujudkan ketahanan nasional dan kemandirian bangsa dalam pengembangan vaksin Covid-19.

Ketiga, adalah meningkatkan sinergi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi, produksi, distribusi, dan penggunaan dan/ atau pemanfaatan vaksin Covid-19 antara pemerintah dengan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keempat, melakukan penyiapan, pendayagunaan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan nasional dalam pengembangan vaksin Covid-19. Tim ini terdiri dari tiga struktur, yakni tim pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana harian.

"Waktunya tak panjang. Jadi, kita betul-betul harus menyelesaikannya pada akhir 2021," kata Wiku.

Saat ini, Indonesia tengah mengembangkan Vaksin Merah Putih yang dilakukan oleh lembaga molekuler Eijkman dan sejumlah perguruan tinggi. Vaksin Merah Putih dalam tahap benih vaksin dan prosesnya sudah 30-40 persen. Vaksin itu ditargetkan tersedia pada pertengahan tahun 2021.

Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan asal Tiongkok, Sinovac Biotech Ltd, untuk mendapat vaksin. Pengembangan vaksin tersebut sudah memasuki uji klinis fase III yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Vaksin ditargetkan tersedia pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.

Bisa Berkoordinasi

Wiku memastikan Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 akan dapat berkoordinasi dengan baik dengan Satgas.

"Ketuanya (Tim) adalah Menko Perekonomian, dan anggotanya adalah Menko PMK dan Menko Polhukam, dan ini juga mereka juga masuk dalam struktur komite (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang menaungi Satgas). Dengan demikian, koordinasinya langsung dilakukan," ujar Wiku dalam konferensi pers, Selasa.

Wiku mencatat terjadi kenaikan angka kematian akibat Covid-19 dalam sepekan terakhir, sebesar 3 persen pada periode 30 Agustus-6 September 2020. "Terjadi penambahan kasus kematian Covid-19 secara nasional sebesar 3 persen dibanding dengan minggu lalu, yaitu dari 663 menjadi 683," kata Wiku.

Wiku membeberkan lima provinsi yang mengalami kenaikan kasus kematian tertinggi. Kelimanya yakni Jawa Timur (7,14 persen), Jawa Tengah (7,06 persen), Bengkulu (6,65 persen). Kemudian, diikuti Sumatera Selatan (5,59 persen) dan Nusa Tenggara Barat (5,9 persen).

Sementara itu, provinsi dengan jumlah kematian kumulatif terbanyak yakni Jawa Timur (2.545 kasus), DKI Jakarta (1.271 kasus), Jawa Tengah (1.084 kasus), Sulawesi Selatan (371 kasus) dan Kalimantan Selatan (370 kasus). n jon/fdl/P-4