Presiden AS Setuju Sediakan Rudal Jarak Jauh untuk Ukraina

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, sudah setuju untuk menyediakan Ukraina sistem roket canggih yang bisa secara tepat menghantam target-target jarak jauh milik Russia.

Sistem roket ini bagian dari paket persenjataan senilai 700 juta dollar AS (sekitar 10,19 triliun rupiah), yang diperkirakan akan diumumkan pada Rabu (1/6).

AS, kata para pejabat tinggi AS, menyediakan bagi Ukraina sistem roket artileri dengan mobilitas tinggi, yang bisa mengenai target sejauh 80 kilometer secara akurat. Kesediaan itu diambil setelah Ukraina memberi "jaminan" bahwa negara tersebut tidak akan menggunakan rudal-rudal itu untuk melancarkan serangan di dalam Russia.

Dalam kolom opini surat kabar New York Times yang terbit pada Selasa (31/5), Biden mengatakan invasi Russia ke Ukraina akan diakhiri melalui diplomasi.

Tapi, AS harus menyediakan persenjataan dan amunisi penting untuk memungkinkan Ukraina memiliki posisi tawar terkuat di meja perundingan.

"Karena itu, saya memutuskan kita akan menyediakan bagi Ukraina sistem roket yang lebih canggih beserta persenjataan yang memungkinkan mereka membidik targettarget utama secara tepat di medan pertempuran di Ukraina," tulis Biden.

Radar Pengintai

Paket persenjataan tersebut mencakup amunisi, radar penangkal tembakan, sejumlah radar pengintaian udara, tambahan rudal-rudal antitank Javelin, serta persenjataan antibaja, kata para pejabat. Biden, pada Selasa, mengatakan kepada para wartawan bahwa "kita tidak akan mengirimkan ke Ukraina sistem roket yang ditembakkan ke Russia.

" Presiden AS itu tampaknya cenderung lebih menekankan persyaratan soal penggunaan sistem persenjataan tertentu. Biden ingin membantu Ukraina agar bisa membela diri, namun ia selama ini mendapat penentangan terkait penyediaan persenjataan yang bisa digunakan Ukraina untuk menyerang Russia.

Sudah ribuan orang tewas di Ukraina dan jutaan lainnya mengungsi sejak Russia melancarkan invasi ke negara itu pada 24 Februari.

Moskwa menyebut aksinya itu sebagai "operasi militer khusus" untuk mengenyahkan pengaruh Nazi di negara tetangganya itu.

Selain itu, Ukraina telah mengidentifikasi lebih dari 600 warga Russia yang disangka melakukan kejahatan perang, dan sekitar 80 di antaranya telah mulai diadili, kata Jaksa Agung Ukraina, Iryna Venediktova, Selasa (31/5).

Daftar tersangka itu mencakup "petinggi militer, politikus, dan agen propaganda Russia", katanya dalam konferensi pers di Den Haag, Belanda. Venediktova mengatakan Estonia, Latvia, dan Slovakia telah memutuskan untuk bergabung dengan tim investigasi internasional di Ukraina.