Presiden AS Gertak Tiongkok Jika Terus Berulah, Militernya Siap Bela Taiwan

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan sebuah pernyataan dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada hari Minggu bahwa pasukan Amerika Serikat akan membela Taiwan jika terjadi invasi yang dilakukan lagi oleh Tiongkok, pernyataannya yang paling eksplisit sejauh ini tentang masalah ini.

Ditanya dalam wawancara CBS 60 Minutes apakah pasukan Amerika Serikat akan mempertahankan pulau yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan berusaha diklaim oleh Tiongkok, dia menjawab: "Ya, jika sebenarnya, ada serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Diminta untuk mengklarifikasi apakah maksudnya bahwa tidak seperti di Ukraina, pasukan Amerika Serikat, pria dan wanita, akan membela Taiwan jika terjadi invasi Tiongkok, kemudian Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjawab: "Ya."

Wawancara itu adalah yang terakhir kalinya Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tampaknya melampaui kebijakan lama Amerika Serikat yang dinyatakan di Taiwan, tetapi pernyataannya lebih jelas daripada yang sebelumnya tentang mengerahkan pasukan AS untuk mempertahankan pulau itu.

Diminta berkomentar, juru bicara Gedung Putih mengatakan kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan tidak berubah.

"Presiden telah mengatakan ini sebelumnya, termasuk di Tokyo awal tahun ini. Dia juga menjelaskan bahwa kebijakan Taiwan kami tidak berubah. Itu tetap benar," kata juru bicara itu.

Wawancara CBS dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dilakukan pada minggu yang lalu. Presiden berada di Inggris untuk pemakaman Ratu Elizabeth pada hari Senin.

Amerika Serikat telah lama terjebak pada kebijakan yang tidak menjelaskan apakah akan menanggapi secara militer serangan terhadap Taiwan.

Pada bulan Mei, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ditanya apakah dia bersedia terlibat secara militer untuk membela Taiwan dan menjawab: "Ya. Itu komitmen yang kami buat."

Dalam wawancara 60 Menit, Biden menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak mendukung kemerdekaan Taiwan dan tetap berkomitmen pada kebijakan "Satu-China" di mana Washington secara resmi mengakui Beijing bukan Taipei.