Praktik Suap Perizinan Masih Marak

JAKARTA - Penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tak terlepas dari maraknya praktik suap perizinan dari pusat hingga daerah. Modus suapnya pun beraneka ragam. Kondisi ini membuat iklim investasi menjadi buruk.

Pada Selasa (31/1), Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan data IPK atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2022 yaitu melorot empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021. Indonesia berada di posisi ke-110 dari 180 negara yang disurvei.

Director Executive Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, mengatakan penurunan IPK Indonesia tak terlepas dari maraknya aksi suap di level pemerintah pusat hingga daerah. Modus suap itu banyak dalam hal perizinan usaha.

"Kami lihat ketidakpastian kebijakan perizinan jadi ruang besar untuk praktik suap perizinan. Pola seperti ini sama saja baik di pusat maupun level pemerintah daerah," tegas Armand yang merupakan peneliti otonomi daerah itu ketika dihubungi Koran Jakarta, Jumat (3/2).

Diterangkan Armand, ketika terjadi ketidakpastian kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, pelaku usaha mulai cari jalan pintas dengan melakukan suap.
Halaman Selanjutnya....