Praja IPDN Mesti Ikut Tingkatkan SDM Birokrasi

JAKARTA - Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan disebar lintas provinsi. Jadi, lulusan IPDN begitu lulus, tidak langsung ditempatkan di provinsi asal. Praja lulusan IPDN adalah kader penggerak revolusi mental. Mereka harus ikut berkontribusi dalam pemerataan pembangunan, termasuk pemerataan kualitas sumber daya manusia di daerah. Terutama di daerah yang kualitas SDM-nya masih kurang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan itu di Jakarta, Senin (22/7). Menurut Hadi, penempatan lulusan IPDN dengan pola lintas provinsi, dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan. Sekaligus untuk membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah yang masih dinilai minus. Sehingga, mereka diharapkan bisa jadi penggerak pengelolaan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.

"Tujuan besar lainnya adalah lulusan IPDN adalah perekat NKRI yang harus siap ditempatkan di lintas Provinsi" katanya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sendiri, menurut Hadi, sudah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Permendagri ini jadi payung hukum penempatan lulusan IPDN sekarang. Dan, pola penempatan lulusan IPDN secara lintas provinsi telah dilakukan di tahun sebelumnya. Jadi bukan hal yang baru.

"Dari tahun ke tahun telah dilakukan dengan jumlah lulusan lebih dari seribu orang setiap tahunnya. Misalnya angkatan XXIII pada tahun 2016 sebanyak 1921 lulusan ditempatkan di lintas provinsi yang tertuang dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2017, lalu lulusan angkatan XXIV tahun 2017 dengan jumlah lulusan 2014 tertuang dalam Permendagri Nomor 78 Th. 2017. Sementara angkatan XXV tahun 2018 sebanyak 1457 lulusan di tempatkan di lintas provinsi dan tertuang dalam Permendagri Nomor 34 Tahun 2019," tuturnya.

Mengenai komposisi penempatan lulusan IPDN, kata Hadi, dibagi antara di pusat dan di daerah. Namun porsi penempatan di daerah lebih banyak dibanding yang ditempatkan di pusat. Ia contohkan penempatan lulusan IPDN tahun 2018. Sebanyak 1242 praja ditempatkan di instansi daerah. Sisanya, 215 praja ditempatkan di instansi pusat. Tapi tentu, tak asal menempatkan.

Dalam penempatan, Kemendagri memberlakukan berbagai kriteria. Misalnya, mulai dari IPK, permintaan dan kebutuhan, keterwakilan provinsi, jurusan dan program studi, kondisi sosiokultural, hingga anggaran belanja pegawai setiap instansi. Kemendagri juga akan tetap memperhatikan jabatan struktural yang bisa ditempati lulusan IPDN.

"Apabila lulusan IPDN telah memenuhi syarat jabatan dan kepangkatan, diprioritaskan untuk diusulkan menduduki jabatan struktural yang sesuai kompetensi dan kebutuhan Pemda. Diharapkan penempatan lulusan IPDN lintas provinsi ini mampu menjawab tantangan global dan juga menjadi bagian dari proses reformasi birokrasi di lingkungan penempatannya masingmasing," ujarnya. ags/AR-3