Prabowo Minta Seluruh Program Subsidi Tepat Sasaran

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kementerian dan badan/lembaga negara untuk memastikan seluruh program subsidi sebagai bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan tepat alokasi untuk rakyat penerima manfaat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan hal tersebut usai Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga, serta badan negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10).

"Arahan Presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi supaya lebih tepat sasaran, tepat penerima dan tepat alokasinya," kata Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta agar data masyarakat penerima subsidi lebih dipertajam, sehingga bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.

Prabowo juga menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sinkronisasi data masyarakat penerima bantuan lintas kementerian. "Sinkronisasi datanya sudah ditunjuk tadi, nanti BPS yang akan menyiapkan data-data itu," kata Hasan.

Ia menambahkan Presiden memerintahkan jajaran menteri dan kepala lembaga untuk mengkaji besaran subsidi dan mensinkronisasi data dalam kurun waktu dua minggu.

Integrasi Data

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengungkapkan integrasi data kemiskinan jadi prioritas pemerintah selama 100 hari ke depan. Menurutnya, data yang terintegrasi itu nantinya akan menjadi referensi kementerian dan lembaga dalam menyusun program pengentasan kemiskinan.

"Dalam 100 hari ini kita sudah bisa menyelesaikan kesepakatan adanya data tunggal yang menjadi referensi bagi semua kementerian dan lembaga," kata Mensos.

Dia menjelaskan, integrasi data akan lebih mengefektifkan program-program kesejahteraan sosial yang ada di kementerian dan lembaga. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih cepat merasakan dampak dari program-program yang ada. "Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui adanya integrasi data yang dapat mengukur kinerja," jelasnya.

Gus Ipul mengungkapkan, pihaknya memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, menuturkan, selain DTKS ada juga data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang telah menyurvei lebih dari 250 juta jiwa.