PPKM Diperpanjang karena Masih Pandemi Covid-19

JAKARTA - Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menjadi langkah tepat.

Langkah ini ditempuh mengingat krisis akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir sehingga PPKM masih diperlukan.

"Keputusan perpanjangan PPKM ini memang sudah tepat.

Selaras juga dengan rekomendasi WHO yang mengatakan bahwa situasi krisis belum berakhir," kata Dicky ketika membalas pertanyaan Antara lewat aplikasi pesan diterima di Jakarta, Selasa (4/9).

Salah satu intervensi yang terbukti efektif dan dianjurkan kepada negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO) adalah pembatasan sosial yang diwujudkan dalam kebijakan PPKM di Indonesia.

Mengenai perpanjangan PPKM Level 1 yang dilakukan sampai dengan 7 November 2022, Dicky mengatakan meski penerapannya jauh lebih ringan dibandingkan ketika awal pandemi, tetapi sebagai intervensi non-medis langkah itu masih diperlukan.

Dia mengingatkan program vaksinasi Covid-19 bukan merupakan satu-satunya solusi mengatasi pandemi.

Namun, dibutuhkan langkah penguatan intervensi kesehatan masyarakat yang salah satunya dilakukan dalam bentuk PPKM.

Menurutnya, pemberlakuan PPKM masih diperlukan.

Hal ini diterapkan karena status dari kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau public health emergency of international concern untuk Covid-19 masih dalam kategori mengkhawatirkan.

"Ketika misalnya, public health emergency of international concern dicabut oleh WHO atas rekomendasi komite ahli, di situlah otomatis PPKM menjadi tidak relevan lagi," katanya.

Kementerian Dalam Negeri menyatakan seluruh wilayah di Tanah Air kini berada dalam status PPKM Level 1 yang diperpanjang implementasinya hingga 7 November 2022.

Pembelian vaksin Covid-19 diprioritaskan dari vaksin yang dikembangkan di dalam negeri.

Adapun saat ini baru Indovac yang sudah mendapatkan emergency use authorization dari Badan Pengembangan Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami berencana membeli vaksin lagi dan prioritasnya vaksin dalam negeri," kata Direktur Pengelola dan Pelayanan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan, Dina Sintia Pamela, dalam konferensi pers di Jakarta.

Rencana Pengadaan

Dina menuturkan pihaknya sedang berproses untuk rencana pengadaan.

Kesiapan industri terkait produksi juga jadi perhatian agar bisa memenuhi kebutuhan vaksinasi Covid-19.

Dia menyebut adanya vaksinasi dalam negeri meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi Covid-19.

Dari sisi ketahanan nasional di bidang kesehatan juga meningkat.

"Kita berupaya menyediakan vaksin dengan keamanan dan mutu terbaik untuk masyarakat Indonesia sehingga bisa digunakan untuk vaksinasi Covid- 19 sesuai dengan kebutuhan," jelasnya.

Lebih lanjut, Dina menyebut stok vaksin Covid-19 di Indonesia yang tersedia saat ini sebanyak lima juta dosis.

Sebagian besarnya telah terdistribusi ke daerah.

Dia menambahkan ada sejumlah daerah yang laju vaksinasinya cukup cepat sehingga stok vaksin mulai menipis.

Relokasi vaksin akan dilakukan dari daerah-daerah yang stok vaksinnya masih cukup tinggi karena memang lajunya tidak terlalu cepat.

"Kondisi daerah yang bervariasi kita melakukan upaya relokasi untuk memindahkan vaksin-vaksin di daerah yang penggunaannya sedikit dan masih cukup banyak stoknya ke daerah yang membutuhkan," tandasnya.

Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril, mengatakan saat ini vaksin booster masih menjadi tantangan.

Dari target 50 persen pada akhir tahun, persentasenya baru 27 persen.

"Kita sudah menggerakan kembali seperti arahan Presiden bahwa seluruh jajaran dari pusat hingga ke daerah, bahkan satuan tugas, untuk melakukan upaya percepatan booster," katanya.

Dia menyebut, strategi pertama adalah dengan menyediakan sentra vaksinasi melalui kerja sama berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta.

Kedua, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat vaksinasi booster.