PPDB Zonasi Perlu Evaluasi Menyeluruh

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, meminta pemerintah mengevaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara menyeluruh. Menurutnya, skema PPDB Zonasi rentan pemalsuan administrasi sehingga terjadi kelebihan calon siswa, jual beli kuris, dan pungutan liar.

"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mesti mengevaluasi pelaksanaan PPDB secara menyeluruh dan berkala terutama masalah sistem zonasi," ujar Ferdiansyah, dalam siaran TV Parlemen, di Jakarta, pekan lalu.

Dia menerangkan, PPDB tidak bisa dibatasi oleh administrasi pemerintahan. Sebagai contoh, jika siswa berada di daerah perbatasan dan lebih dekat dengan sekolah di kota lain yang berbeda dengan tempat dia tinggal, maka siswa tersebut harus difasilitasi sekolah terdekat.

Ferdiansyah juga meminta, Kemendikbudristek berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah baik tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Menurutnya, masukan dan formulasi dari pemerintah daerah perlu digali lebih maksimal sebagai bahan pertimbangan Kemendikbudristek dalam melaksanakan PPDB.

"Tampaknya agak kurang optimal melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi sehingga ada komunikasi langsung Mendikbudristek untuk berkomunikasi dengan gubernur dengan bupati dengan walikota," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....