PPDB Zonasi Jangan Jadi Polemik

Lebih jauh Retno meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan pemerataan pendidikan. Menurutnya, pemerataan mencakup kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah dan tenaga pengajar.

Ia mengatakan upaya untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang layak, mudah diakses, terjangkau, dan tidak diskriminatif merupakan bagian dari hak asasi manusia. Tanpa disertai upaya ini, tujuan sistem zonasi menciptakan pemerataan pendidikan mustahil tercapai. "Tanpa itu, peserta didik dan orang tua murid juga akan merasa sistem tidak adil," ucapnya.

Retno berharap ke depan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus konsisten menerapkan aturan zonasi. Jangan sampai aturan tersebut dicampur adukan dengan faktor-faktor lain, seperti nilai maupun tingkat ekonomi yang tidak sejalan dengan tujuan zonasi.

"Sudah ada jalur lain untuk mengakomodir faktor-faktor tersebut. Penentuan zona dengan memperhatikan ketersediaan daya tampung tidak selalu mudah terutama untuk daerah-daerah yang distribusi sekolahnya tidak merata," tandasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan pengawasan yang dilakukan KPAI terdapat 224 pengaduan terkait PPDB dari seluruh jenjang pendidikan. Adapun rinciannya PPDB SD 4 kasus, SMP 72 kasus, dan SMA 148 kasus.
Halaman Selanjutnya....