Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kesehatan Rakyat I Sebanyak 30 Provinsi Sangat Berisiko

Potensial Jadi KLB, DKI Gencarkan Vaksinasi Polio

Foto : ANTARA/Instagram/@dinkesdki

Tangkapan layar - Petugas medis menyuntikkan vaksin kepada anak dalam Bulan Imunisasi Anak Indonesia (BIAN) di Jakarta Timur, Sabtu (13/8/2022)

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menggencarkan vaksinasi polio. Hal ini dilakukan setelah Kementerian Kesehatan menyebutkan Indonesia memiliki risiko tinggi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus polio. "Kami harus gencar. Dinas Kesehatan sudah memiliki program-program sampai tahun depan. Semua harus divaksin," kata Heru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (20/11).

Meski begitu, dia tidak memberikan detail jumlah anak yang khusus mesti divaksinasi polio. Pemprov DKI gencar melakukan imunisasi melalui Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) kepada anak berusia 9-59 bulan. Adapun dalam BIAN, imunisasi yang diberikan adalah vaksin campak rubela, vaksin polio baik suntik ataupun tetes, dan vaksin pentavalent.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga 31 Agustus, sebanyak 648.037 atau setara 90 persen anak usia 9-59 bulan sudah divaksin campak-rubela. Capaian itu membuat Provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama cakupan imunisasi tambahan campak-rubela dalam BIAN.

BIAN di Jakarta dilaksanakan di seluruh puskesmas atau pos vaksin terdekat secara gratis. Pemprov DKI menggencarkan vaksinasi untuk anak melalui kader Dasawisma dan media sosial. Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, menyebutkan ada 30 provinsi dan 415 kabupaten/kota memiliki risiko tinggi terjadi KLB polio karena cakupan imunisasi rendah.

Maxi menjelaskan pemberian imunisasi polio menggunakan jenis polio tetes atau bivalent oral polio vaccine (OPV). Vaksin tersebut untuk mencegah virus polio tipe satu dan dua yang diberikan selama jangka waktu empat kali per empat bulan melalui oral. Kemudian, pemberian vaksin dikombinasikan dengan Inactive Polio Vaccine (IPV) dalam sediaan injeksi. Nanti ada booster juga saat usia sembilan bulan bersamaan dengan pemberian vaksin campak atau rubela.

Namun, cakupan vaksinasi oral dan suntik termasuk rendah, pada tahun 2020, cakupan vaksinasi polio secara oral sebesar 86,8 persen dan injeksi 37,7 persen. Sedangkan tahun 2021 persentase cakupan menurun menjadi 80,2 persen dan secara injeksi sebanyak 66,2 persen.

Baru-baru ini, Kemenkes menemukan satu kasus polio di Aceh pada November 2022. Ini terjadi karena vaksinasi polio baik oral maupun suntik tidak berjalan selama empat tahun berturut-turut di kabupaten/kota Provinsi Aceh.

Dua Jenis

Sementara itu, Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Prof Tjandra Yoga Aditama, merekomendasi penanganan kasus polio di Desa Mane, Pidie, Aceh dan wilayah lain, salah satunya dengan vaksinasi.
"Galakkan vaksinasi dalam dua bentuknya yakni outbreak resonse immunization dan vaksinasi massal penduduk," katanya.

Selain itu, menurut Guru Besar FKUI itu, perlu dilakukan surveilans setidaknya dalam dua bentuk yaitu surveilan AFP (acute flaccid paralysis) untuk menemukan kemungkinan kasus. Selain itu, surveilans lingkungan untuk mencari vaccine derived polio virus (VDPV) di lingkungan, seperti yang ditemukan di Inggris, walaupun tidak ada kasus pada manusia.

Surveilans merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan terus menerus. Ini terdiri dari proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Kemudian, penyebarluasan informasi kepada unit yang membutuhkan untuk pengambilan tindakan. "Nama virusnya adalah vaccine derived polio virus karena memang asalnya dari vaksin, bukan seperti virus polio liar," tutur Tjandra.


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Aloysius Widiyatmaka

Komentar

Komentar
()

Top