“Political Will“ Jadi Kendala Swasembada EBT

JAKARTA - Peluang Indonesia mewujudkan swasembada energi baru terbarukan (EBT) sangat besar karena di Tanah Air melimpah dengan hampir semua jenis energi terbarukan. Demikian dikatakan pakar ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian Anita Nuswantara, kepada Koran Jakarta, Senin (27/12).

"Sebagai negara yang masuk ke dalam kawasan Cincin Api Pasifik atau ring of fire, dan berbentuk kepulauan, kita kaya akan potensi panas bumi, angin, surya, bahkan sampai gelombang laut. Jangan sampai kejadian seperti di sektor pangan, yang dulu mampu swasembada sekarang harus impor terus," kata Dian.

Apa yang disampaikan Dian ini mendukung pernyataan Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) yang juga Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil. Menurut Ridwan, berdasarkan hasil penelitian, Indonesia akan mampu swasembada energi terbarukan dari angin, air, dan matahari, pada 2050.

Menurut Ridwan Kamil, yang jadi kendala saat ini bukan dari sumber daya maupun teknologinya, melainkan kemauan atau political will. Ia berharap tahun 2050 Indonesia bisa menjemput 100 persen energi terbarukan tersebut.

Memberikan Insentif

Lebih jauh, Dian mengatakan untuk bisa mewujudkan swasembada energi terbarukan, pemerintah harus memberikan insentif kepada swasta dan masyarakat pengguna EBT. Pemerintah perlu mengembangkan iklim investasi yang ramah terhadap sektor ini, tentu dengan kemudahan dan segala macam insentif.

"Hal ini bukan hal yang murah, tetapi karena peralihan energi menjadi keniscayaan maka anggaran harus diprioritaskan, termasuk bagi masyarakat yang mau menggunakan EBT agar semakin banyak digunakan, biayanya akan semakin dapat ditekan," ujar Dian.

Dian mengatakan PLN harus memotori penggunaan energi terbarukan agar swasembada EBT cepat terwujud. PLN harus menjadi pemeran utama dalam peralihan ini dengan lebih fokus mengembangkan pembangkit listrik dari energi bersih.

"Percuma jika orang-orang sudah menggunakan mobil listrik, tetapi mereka mengisi baterainya dari jaringan yang masih bersumber dari energi fosil. Selain itu, pengembangan pembangkit baru dari energi terbarukan tentu membutuhkan teknologi terbaru, yang tentu akan banyak diisi oleh investor luar negeri," kata Dian.

Ekonom energi UGM, Fahmi Radhi, mengatakan untuk mengejar bauran EBT, PLN memiliki peran yang cukup besar karena dialah satu-satunya operator distribusi listrik di Indonesia. Masalahnya, saat ini pembangkit listrik PLN, sebagian besar masih menggunakan batu bara. Untuk mengganti pembangkit batu bara ke EBT tidak bisa sepenuhnya dilakukan PLN.

"Tanggung jawab penggantian EBT tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada PLN. Nah, agar swata tertarik untuk investasi ke EBT, pemerintah harus memberikan insentif fiskal," kata Fahmi.

Pandemi diharapkan selesai tahun depan. Dengan begitu, permintaan listrik akan meningkat sehingga PLN tidak menanggung kerugian kapasitas terpasang pembangkit yang saat ini over supply.