Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Konflik Myanmar I PM Anwar: Asean Harus Eksplorasi Pendekatan Baru bagi Resolusi Krisis

PM Malaysia Kecam Asean

Foto : AFP/Ted ALJIBE

Pidato Anwar l PM Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan kuliah umum usai menerima gelar doktor hukum dalam upacara penganugerahan di kampus perguruan tinggi di Quezon City, pinggiran Kota Manila, pada Kamis (2/3). Dalam kuliah umum itu, PM Anwar mengecam Asean karena lamban dalam menangani Konflik di Myanmar.

A   A   A   Pengaturan Font

MANILA - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengecam Asean yang dinilainya lamban dalam menangani isu Myanmar, dengan mengatakan prinsip tidak ikut campur masalah internal negara anggotanya bukan berarti menjadi tidak peduli.

"Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus tidak boleh membungkamkan anggotanya dari kritisi terhadap pelanggaran prinsip-prinsip inti perhimpunan ini dalam menghormati nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental," kata PM Anwar saat memberi kuliah umum di Universitas Filipina di Metro Manila, Kamis (2/3).

Anwar, yang sedang melakukan lawatan resmi ke Filipina, berbicara dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr sehari sebelumnya tentang isu Myanmar dan ia menyarankan agar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) untuk mengeksplorasi pendekatan baru dalam menyelesaikan krisis pasca kudeta di sana.

Militer Myanmar, yang menggulingkan pemerintah terpilih pada 1 Februari 2021, mengingkari konsensus lima poin, lima hal yang harus dilakukan untuk memulihkan perdamaian dan demokrasi, yang disetujui oleh semua perwakilan Asean termasuk junta yang berkuasa di Myanmar pada April tahun itu.

Selain melarang kehadiran perwakilan junta dalam KTT Asean dan pertemuan tingkat menteri, blok regional itu tidak berbuat banyak dalam menghukum militer Myanmar karena akan mengingkari kesepakatan itu.

Analis mengatakan itu karena ada perpecahan di dalam negara-negara anggota Asean antara lain Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura, yang menentang junta Myanmar, sementara negara-negara anggota lainnya, terutama Thailand, memilih sikap sebaliknya.

Dalam skenario seperti itu, kata para kritikus, pengambilan keputusan melalui konsensus telah sangat melumpuhkan Asean, namun, kata PM Anwar, konsensus tetap menjadi prinsip utama blok tersebut.

"Walau demikian, ini tidak berarti bahwa Asean harus tetap diam atas perkembangan di negara-negara anggota yang mempengaruhi kawasan yang lebih luas, atau khususnya pelanggaran berat terhadap Piagam Asean oleh anggotanya sendiri," tegas dia.

"Sejujurnya, saya percaya bahwa non-interferensi bukanlah lisensi untuk ketidakpedulian," kata PM Anwar.

Pengaruhi Kawasan

Sebelumnya pada Rabu (2/3) PM Malaysia mengatakan kepada wartawan di Manila bahwa kerusuhan di Myanmar, di mana lebih dari 3.000 orang telah terbunuh sejak kudeta, berdampak buruk bagi negaranya. "Karena jumlah pengungsi yang sangat besar melebihi 200.000 orang sekarang ada di Malaysia," ungkap dia.

PM Anwar pun mengatakan isu Myanmar tidak dapat dianggap murni internal karena itu mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan kawasan.

Bulan lalu, dalam kunjungan resmi ke Thailand, PM Anwar melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa kita (Asean) sebaiknya mengabaikan Myanmar untuk sementara waktu, tanpa menjelaskan secara lebih rinci ketika itu. Keesokan harinya Anwar kembali merujuk pada pernyataan itu.

"(Ketika) saya menyebutkan di Bangkok baru-baru ini tentang perlunya untuk sementara mengabaikan Myanmar karena pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terangan dilakukan, itu merujuk pada konteks yang lebih luas tentang keharusan untuk tetap setia pada salah satu cita-cita utama Asean, yang tidak lain adalah memperjuangkan keadilan dan supremasi hukum," ucap PMAnwar.

Sejauh ini Malaysia telah menjadi salah satu anggota Asean yang paling vokal mendorong blok regional itu untuk merancang pendekatan baru dan mengambil tindakan tegas terhadap militer Myanmar. Bahkan Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, pernah menjadi sekutu utama pemerintah bayangan dari masyarakat sipil Myanmar dan mendorong blok tersebut untuk terlibat secara aktif dengan perwakilan itu.

Selain itu Menlu Saifuddin juga merupakan menteri luar negeri Asean pertama yang mengemukakan gagasan untuk membatalkan konsensus lima poin. Bernama/ST/RFA/I-1


Redaktur : Ilham Sudrajat
Penulis : Ilham Sudrajat

Komentar

Komentar
()

Top