PLN Perlu Bersinergi dengan Pemda

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus diminta untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) terkait dengan pegembangan jaringan listrik di daerah guna pemerataan. Sinergi ini diharapkan bisa meminimalkan permasalahan di sejumlah wilayah saat pengembangan infrastruktur kelistrikan di daerah.

"PLN sudah selayaknya berkolaborasi dengan pemda untuk menyosialiasikan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) kepada khalayak umum, sehingga masyarakat mengerti tentang maksud dan tujuan pembangunan infrastruktur kelistrikan sebagai Proyek Strategis Nasional," ujar Pakar hukum Universitas Indonesia (UI), Nursadi, di Jakarta, Rabu (10/2).

Dia menambahkan silang sengketa pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kV Balaraja antara PLN dengan warga sekitar sebenarnya berawal dari kurangnya solialisasi RUPTL kepada masyarakat.

Padahal, PLN selaku operator yang ditunjuk pemerintah, mempunyai tanggung jawab besar dalam mengelola ketersediaan pasokan energi listrik. Kemajuan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat akan sangat bergantung pada seberapa besar pasokan listrik guna memacu aktivitas bisnis dan investasi di dalam negeri.

Seperti diketahui, silang sengketa pengerjaan proyek SUTET 500 kilo Volt (kV) jalur Balaraja hingga Kembangan atau tol listrik Jawa, hingga kini masih belum tuntas. Persoalan muncul ketika secara sepihak PLN mengubah rencana pembangunan dari semula menggunakan jalur eksisting 150 kV ke jalur baru. Saat itu, pada 2017, PLN mengajukan kesesuaian Tata Ruang, SUTT, SUTET dan GI Kabupaten Tangerang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), sebagai Proyek Strategis Nasional.
Halaman Selanjutnya....