PKH Mampu Putus Rantai Kemiskinan

CIREBON - Anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) mampu mengangkat derajat keluarga. Sebab, sasaran utama program ini adalah agar anak-anak KPM PKH mendapatkan pendidikan yang layak sehingga nantinya mampu menunjang atau mengangkat kehidupan keluarga.

"Kalau orang tuanya cuma lulus SD, saya yakin anaknya bisa sampai sarjana. Kalau sebelumnya, orang tua hanya bekerja sebagai buruh, saya yakin anaknya nanti bisa kerja kantoran, di bank, atau mungkin ada yang menjadi PNS, TNI, Polri, bahkan bupati dan menteri," ungkap Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dalam saat acara pencairan PKH tahap ke-2 di Kantor Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengucapkan selamat kepada salah satu anak KPM PKH yang berhasil memperoleh beasiswa Bidikmisi dan masuk ke Institut Teknologi Bandung. Menurutnya, prestasi tersebut sangatlah membanggakan dan patut dicontoh. Beasiswa Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

Khofifah mengungkapkan, komplementaritas Bansos PKH menyasar dua persoalan besar kemiskinan, yaitu kesehatan dan pendidikan. Harapannya, dengan gelontoran dana PKH tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat dapat semakin terus meningkat. "Sasaran utamanya anak-anak KPM PKH sehingga rantai kemiskinan antargenerasi bisa putus karena anak-anak KPM PKH mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mampu menunjang kehidupan keluarga," imbuhnya.

Efek dari meningkatnya pendidikan anak keluarga miskin, kata Khofifah, sangat besar. Dengan pendidikan yang cukup, seseorang bisa mengakses pekerjaan yang jauh lebih baik yang berdampak pada meningkatkan pendapatan keluarga.

Memotivasi Anak

Khofifah menerangkan, bantuan pendidikan bagi anak-anak keluarga PKH diberikan hingga jenjang SMA/SMK/sederajat. "Saya minta orang tua untuk terus mendorong dan motivasi anak-anak untuk tetap bersekolah. Jangan langsung disuruh nikah," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, mengatakan dari 5,4 triliun rupiah bantuan sosial yang digelontorkan untuk Jawa Barat, Kota Cirebon mendapat alokasi 35,9 miliar rupiah. Bantuan tersebut terdiri dari Bansos PKH Non Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai, Bansos Disabilitas, Bansos Lansia, dan Bansos E-Warong. tgh/E-3