Pj Gubernur Banten Panen Kritik, Asep Rahmatullah: Kurangi Kontroversi!

SERANG - Internal Pemerintahan Provinsi Banten selama kurang lebih tiga bulan terakhir sejak dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dinilai tidak dalam kondisi yang kondusif. Penilaian itu terjadi lantaran berbagai kebijakan kontroversi yang dikeluarkan Al Muktabar.

Mulai karut-marutnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri yang tak transparan dan terindikasi kecurangan yang berujung banyaknya komplain masyarakat, ide Sekolah Metaverse dan SMA Terbuka yang tidak terealisasi.

Dilanjutkan kehebohan pengajuan Raperda Perubahan SOTK yang menghapus 8 OPD yakni penggabungan 6 dinas dan 2 badan yang membuat PNS Pemprov Banten bergejolak hingga rencana pembuatan hotel dan kantor penghubung di IKN Nusantara, Kaltim dan pembuatan rest area di Merak yang bernilai 400 miliar rupiah.

Berbagai kehebohan di internal pemerintahan Pemprov Banten dan ruang publik itu tidak luput dari pengamatan mantan Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah yang kini menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Banten.

"Saya berharap Pj Gubernur Banten yang diangkat oleh Presiden pada 12 Mei 2022 ini bisa menjalankan RPD (rencana pembangunan daerah) yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten. Pak Al Muktabar sebagai mandatori jangan melenceng dari itu," terangnya saat dihubungi di kantor DPD PDIP Banten di Serang, Sabtu (6/8).
Halaman Selanjutnya....