Piutang Negara di Masa Lalu Harus Ditagih

Justru Menkeu sangat kecewa karena baik pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga (K/L) sudah ditingkatkan tunjangan kinerjanya. Bahkan, berbagai upaya pencegahan telah dilakukan seperti digiatkannya wilayah birokrasi bersih dan melayani serta bebas korupsi.

"Namun, kalau 30 persen masyarakat kita mengakui masih harus bayar sogokan untuk pelayanan itu adalah suatu indikator yang perlu dilihat lagi strategi kita dalam memperbaiki birokrasi," kata Menkeu.

Sementara itu, peneliti ekonomi dari CORE, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan hasil survei patut jadi rujukan pemerintah apalagi berkaca pada sistem yang sudah dibangun saat ini sudah relatif ketat dalam meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) termasuk sogokan. "Sebuah sistem selalu ada celah, apalagi bicara belanja pemerintah, termasuk anggaran penanganan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19," katanya.

Belanja pemerintah, jelasnya, diharapkan memiliki efek berganda pada perekonomian terutama di masa resesi. Jika dikorupsi atau pengelolaannya tidak mengikuti prinsip good governance tentu akan mengurangi dampak pengganda ke ekonomi, terutama di daerah.

n SB/ers/E-9