Pipanisasi Air Jadi Prioritas

Selama ini, pengguna air tanah secara masif belum mendapat sanksi, karena belum ada payung hukum.

JAKARTA - Pembangunan pipanisasi air bersih ke rumah-rumah warga. Jadi prioritas. Warga Jakarta ke kedepan idak lagi menggunakan air tanah untuk kebutuhan hidup sehari-harinya.

"Sudahkah pipanisasi air bersih ke tiap rumah tangga itu diprioritaskan?' Kalau belum, itu nomor satu. Karena bagaimana kita bisa berkegiatan kalau dari mulai masak sampai kebutuhan lain, jika airnya tidak bersih? Pipanisasi itu dasar," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Jakarta Utara, Rabu (28/3).

Menurutnya, perencanaan pembangunan kota agar indah dipandang bukan lagi menjadi prioritas. Ini bukan semata-mata karena air pasang, tapi juga air pasang dan permukaan tanah yang turun," katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprovc) DKI Jakarta, ungkapnya, telah melakukan langkah-langkah serius untuk mengurangi banjir rob di Jakarta Utara. Salah satunya dengan pembangunan tanggul laut. Namun, lanjutnya, DKI pun akan tegas dalam mengendalikan pengambilan air tanah agar tidak lagi terjadi penurunan muka tanah di Jakarta.

Dalam razia penggunaan air tanah di gedung-gedung tinlouoemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberika sanksi tegas bagi pelanggar. Saat ini, pihaknya sedang menyusun regulasi agar pelanggar ini dibuat jera dengan sanksi yang diberikan. Saat ini, pengelola atau pemilik gedung yang mengambil air secara masif hanya diberikan teguran saja.

Meski demikian, pihaknya berjanji akan mengumumkan gedung-gedung mana saja yang telah mencuri air tanah secara masif. Dengan publikasi ini, harapnya, masyarakat Jakarta turut mengawasi penggunaan air tanah oleh gedung-gedung tinggi dan rumah mewah di Jakarta.

"Pada saat inspeksi pun saya sudah katakan, periksa kantor-kantor kita kerja, sudahkah menaati aturan dan menerapkan prinsip sustainable development? Jadi, jangan sampai kita hanya memperhatikan fenomena yang jauh, tapi tempat terdekat tidak," jelasnya.

PAM Jaya

Direktur Utama PD Perusaunghaan Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya), Erlan Hidayat mengatakan, layanan air bersih melalui pipa PAM Jaya baru mencapai 60 persen. Saat ini, ungkapnya, produksi air bersih PAM Jaya baru mencapai 19.000 liter per detik. Air bersih ini telah disalurkan ke masyarakat melalui jaringan pipa sepanjang 12 ribu kilometer.

"Kalau dalam 4-5 tahun ke depan, seluruh program PAM Jaya jalan, yakni membangun WTP Buaran 3, Pesanggrahan, Hutan Kota, Ciliwung, Kanal Banjir Timur, kita akan menambah pasokan sekitar 24 persen. Kalau saat ini, baru 60 persen, paling tidak kita bisa mencapai 84 persen," katanya.

Sisanya, ungkap Erlan, pasokan air bersih akan disuplai oleh pemerintah pusat melalui SPAM Jatiluhur 1, Jatiluhur 2, dan Karyan. Bahkan, pihaknya akan memanfaatkan air limbah yang dikelola PD PAL Jaya untuk diolah lagi menjadi air bersih bagi kebutuhan warga Jakarta.

"Biaya penyambungan juga akan saya sesuaikan. Karena sudah 11 tahun tidak berubah. Kalau rumah biasa itu sekitar 800 ribu-1,2 juta rupiah. Itu pun mesti saya naikkan, sudah nggak cukup lagi segitu, jalanan sudah beton semua," tegasnya.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mendukung penuh langkah DKI untuk melarang penggunaan air tanah di Jakarta. Menurutnya, Jakarta akan semakin tenggelam jika penggunaan air tanah dibiarkan.

pin/emh/P-5