Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
IKN Nusantara

Pindah ke IKN Jadi Kesempatan ASN untuk Kehidupan Lebih Laik

Foto : ANTARA/HO-Kementerian PUPR

Arsip foto - Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) menjadi kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

"Saya bersedia pindah ke Nusantara untuk menuju hal yang lebih baik, hidup di lingkungan yang jauh lebih layak minimal tidak macet, hunian asri dan modern, serta udara lebih sehat," kata Farida Dewi Maharani yang menjadi fungsional di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam keterangan resmi yang diterima akhir pekan kemarin.

Dewi berpendapat, pemindahan IKN dapat menjadi momen memperbaiki kota yang lebih layak huni baik dari aspek tata kelola yang lebih hijau dan rapi, aspek pemanfaatan teknologi untuk semua sarana dan prasarana, aspek transportasi publik, dan layanan publik yang lebih manusiawi.

Ia juga mengatakan, pemindahan IKN dapat jadi salah satu solusi mengurai kemacetan Jakarta, mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta, serta pemerataan ekonomi sehingga tidak hanya terpusat di Jawa.

Sebagai informasi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020-2022, jumlah penduduk Jakarta berada di kisaran 10 juta orang, Jawa Barat 48 juta orang, Jawa Timur 40 juta orang, Jawa Tengah 36 juta orang, dan Banten 11 juta orang. Namun, banyak orang dari Jawa Barat (Depok, Bogor, Bekasi) dan Banten (Tangerang) yang setiap hari beraktivitas menuju Jakarta.

Dengan adanya ibu kota baru, maka sekitar 970 ribu ASN pusat (menurut data BKN per Juni 2022, belum termasuk anggota keluarga) akan pindah ke IKN sehingga akan mengurangi kepadatan Jakarta. "Apalagi ASN dipilih untuk diprioritaskan dipindah awal, ini tentu keistimewaan tersendiri, dengan catatan ada kejelasan proses pemindahan," kata Dewi.

Ia pun memiliki harapan bahwa IKN dapat IKN dapat menerapkan konsep green economy serta menjadi kawasan pusat pemerintahan yang modern dan efisien dengan infrastruktur yang memadai dan sistem pemerintahan yang lebih baik.

Di sisi lain, perpindahan ibu kota tidak bisa dianggap sebagai solusi tunggal untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Indonesia. "Perpindahan ibu kota harus diikuti upaya-upaya konkret untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan," katanya.


Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top