Pimpinan MPR Harus Menyatukan

JAKARTA - Pimpinan MPR menjadi salah satu jabatan politik yang sedang hangat diperbincangkan. Baik dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK), maupun dari partai koalisi eks pendukung Prabowo-Sandi menginginkan jabatan tersebut. Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, juga meminta fraksi-fraksi di MPR untuk mulai mewacanakan gagasan, konsep besar, yang akan dilakukan dan program strategis yang dikerjakan bila terpilih sebagai pimpinan MPR.

"Dalam isu pimpinan MPR, PDI Perjuangan lebih mengedepankan program strategis untuk MPR periode 2019-2024," ujarnya saat diskusi media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7).

Kemudian, Hendrawan juga mendorong semua fraksi menyodorkan nama yang sesuai kriteria dan rekam jejak yang baik untuk pimpinan MPR agar mempermudah komunikasi politik. Menurutnya, Pimpinan MPR harus orang yang memahami konstitusi, sejarah evolusi dan ruh marwah Pancasila.

Terkait paket pimpinan MPR, Hendrawan menyebutkan tiga kemungkinan dalam konstelasi pemilihan pimpinan MPR. Pertama, pimpinan MPR akan dipilih secara aklamasi atau musyawarah dan mufakat.Namun, untuk mencapai aklamasi tergantung pada figur ketua MPR. Dia mencontohkan figur Taufiq Kiemas yang terpilih sebagai Ketua MPR secara aklamasi pada tahun 2009.

"Apakah kita punya figur seperti Taufiq Kiemas yang menjadi jembatan kebangsaan? Dilihat dari nama-nama yang beredar, sepertinya agak sulit untuk dilakukan secara aklamasi," katanya.

Kedua, lanjut Hendrawan, pemilihan pimpinan MPR dengan tiga paket. Dilihat dari jumlah fraksi dan kelompok DPD, bisa muncul tiga paket pimpinan. Setiap paket pimpinan itu ada dua orang wakil dari DPD dan tiga orang dari parpol. "Tiga paket ini kemudian dipilih oleh anggota MPR," ujarnya.

Kemudian Ketiga, adalah paket tengah, yang disusun oleh parpol dengan prediktabilitas (kemungkinan) kemenangan yang jelas. Paket ini bisa diajukan urutan pertama sampai tiga pemenang pemilu, satu partai menengah dan ditambah DPD. Misalnya, PDI Perjuangan (128 kursi), Golkar (85 kursi), Gerindra (81 kursi), ditambah satu partai menengah, dan DPD (136 kursi). "Jumlahnya sudah lebih dari 360 kursi (anggota MPR sebanyak 712 orang). Dengan demikian paket pimpinan MPR ini sudah pasti menang," jelas Hendrawan.

Visi Besar

Senada dengan Hendrawan, Ketua Fraksi Partai Partai Gerindra MPR RI, Fary Djemi Francis menilai sosok pimpinan MPR 2019 - 2024 adalah mereka yang bisa menjalankan visi besar negara sesuai cita-cita pendiri bangsa. Sebab, MPR adalah lembaga terhormat yang memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik. "Tidak penting siapa dan dari partai apa yang menjadi pimpinan MPR. Yang jelas, visi besar dalam bernegara harus berjalan sesuai cita-cita pendiri bangsa," kata Fary.

Fary Djemi berpendapat, kurang etis bila berbicara bagibagi kursi pimpinan MPR. Sebab, MPR adalah lembaga terhormat. MPR adalah lembaga yang menjaga marwah negara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Bagi saya kurang etis berbicara bagi-bagi kursi pimpinan MPR. MPR tidak boleh berdiri hanya untuk satu golongan saja tapi harus menaungi semua unsur masyarakat," tuturnya. tri/AR-3