Pilpres Sebaiknya Dua Pasang Calon agar Satu Putaran

» Para pemimpin parpol diharapkan lebih memprioritaskan kepentingan bangsa ketimbang kelompoknya.

» Hindari politik biaya tinggi pada pilpres dengan mempertimbangkan pembentukan koalisi super.

JAKARTA - Kalangan pengamat ekonomi dan politik berharap pemilihan presiden (pilpres) pada 2024 mendatang hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon) agar pelaksanaannya hanya berlangsung satu putaran. Dengan hanya berlangsung satu putaran, maka pilpres tidak akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan biayanya lebih efisien serta tidak membuat pelaku ekonomi menunggu dan melihat (wait and see) siapa pemimpinnya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan kalau pilpres berlangsung dua putaran maka akan menguras biaya dan energi bangsa.

"Sebagai ekonom, saya sangat mengharapkan agar hanya ada dua pasangan calon pada pilpres nanti," papar Esther ketika dihubungi Koran Jakarta, pada, Rabu (22/3).

Dia mengatakan pesta demokrasi sudah pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Bukan hanya biaya administrasi, tetapi juga energi untuk proses penghitungan suara, dan lain sebagainya.

Pemilu, jelasnya, membutuhkan anggaran yang dialokasikan untuk honor sumber daya manusia (SDM), infrastruktur transportasi, biaya perhelatan politik, dan lain lain. "Akan lebih mudah, murah, dan efisien jika hanya dua calon saja sehingga ekonomi bisa cepat stabil kembali," katanya.

Partai-partai besar peserta pemilu pun diharapkan bisa sepakat dan memiliki semangat yang sama agar pilpres lebih hemat, tidak menguras anggaran dengan hanya mendorong dua paslon.

Diminta terpisah, Direktur Swara Nusa Institut, Iranda Yudhatama, mengatakan partai politik harus melihat kepentingan yang lebih besar untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Di situasi ekonomi dunia yang sedang gonjang-ganjing seperti hari ini, semua pihak semestinya mengedepankan sikap kenegarawan dengan memikirkan fundamental kehidupan bangsa saat ini yakni stabilitas ekonomi.

"Kalau lebih dari dua pasangan kemungkinan besar berlangsung dua putaran, dan itu makan waktu, makan biaya dua kali lipat, ujung-ujungnya dua pasangan lagi yang diadu. Indonesia sebaiknya dua pasangan, tidak perlu putaran kedua sehingga transisi itu sehat. Ekonomi berhenti selama proses, itu mahal sekali," kata Iranda.

Para pemimpin partai, kata Iranda harus mampu menjalin kesepakatan dengan memprioritaskan ekonomi bangsa dari kepentingan kelompoknya. Para pimpinan parpol besar bisa duduk bersama dan fokus berembuk menghasilkan pasangan capres terbaik.

"Tekanan ekonomi begitu besar. Bank sebesar SVB Bank, Credit Suisse bisa kolaps. Kalau parpol memahami ekonomi pasti tidak ingin ekonomi kita stagnan saat pilpres lebih dari dua pasang. Kalau parpol mencintai bangsa, harus dahulukan kepentingan bangsa," kata Iranda.

Siapa pun pemenangnya, dalam situasi ekonomi dunia yang penuh tantangan, posisi Menteri Ekonomi dan Menteri Pertanian harus diisi figur profesional atau zaken cabinet karena dua pos itu benar-benar tumpuan ekonomi bangsa.

"Kita sama-sama tahu bagaimana parpol koalisi berebut menteri. Tapi, semestinya di posisi ekonomi dan pertanian jangan dagang sapi. Demokrasi jangan sampai kebablasan, kalau ekonomi tidak maju apa yang mau diperebutkan?" tanya Iranda.

Biaya Tinggi

Sementara itu, peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mengatakan segenap pihak patut mendorong agar pilpres bisa berlangsung satu putaran saja, supaya efisien.

"Kita harus mendorong parpol untuk mencari calon-calon yang punya potensi keterpilihan tinggi dan parpol sebaiknya harus mempertimbangkan hal ini dalam pemilihan kandidat," kata Surokim.

Dia juga setuju menghindari politik biaya tinggi dalam penyelenggaraan pilpres, sehingga pembentukan koalisi super perlu dipertimbangkan.

"Jadi, komunikasi politik antarpartai harus lebih intens lagi dan koalisi harus bisa menghitung secara cermat agar pilpres bisa berlangsung dalam satu putaran saja. Bagaimanapun, pemilu memang tidak akan bisa memuaskan semua pihak, tetapi kita sudah punya pengalaman panjang dalam Pilpres langsung," pungkas Surokim.