Pilpres Adalah "Political Game", Jangan Baperan

JAKARTA - Jelang pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) rakyat Indonesia terpolarisasi pada dua kutub, pemilih Joko Widodo- Ma'ruf Amin dan pemilih Prabowo Subiyanto-Sandiaga Uno. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) semua harus move on. Soalnya, pilpres sekadar permainan politik (political game) jangan jadi alat pemecah belah. "Sering kali saya bilang, just a political game. Semua harus sadari itu. Jadi, jangan baper terus. Kapan move-on-nya kalau terus bermain perasaan," ungkap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7), saat menerima perwakilan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta 2019-2024 yang dipimpin ketuanya, Sayid Iskandarsyah, didampingi Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Jaya, Diapari Sibatangkayu, pengurus harian, dan dewan penasihat.

"Pilpres dan juga pileg itu adalah political game. Kita jangan baper alias bawa perasaan kata anak sekarang. Setelah pemilu, pilpres, dan pileg selesai, kita harus move on. Semua harus kembali ke basic kita masing-masing. Yang semula bekerja, ayo kerja lagi," papar Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan. Pileg tujuannya untuk persatuan, bukan sebaliknya. "Setelah pileg dan pemilu selesai harus bersatu. Yang menang bertugas mempersatukan Indonesia. Semua harus bersatu, untuk membangun bangsa ini," katanya.

Koalisi, lanjut Ketua Umum PAN ini, yang ada hanya untuk pilpres. Setelah pesta demokrasi selesai semuanya bubar. "Pak Prabowo sudah menegaskan kepada saya, pasca-Putusan MK, koalisi kita bubar. Semuanya sudah selesai," ujarnya. Menurutnya, kerja sama masih bisa dilanjutkan dalam proyek lain. Masih ada pilgub, pilbub, dll, di berbagai daerah yang harus dilaksanakan. Untuk menghadapi perhelatan ini tidak bisa sendirian. Partai yang satu akan bekerja sama dengan partai yang lain.

Soal wacana koalisi yang hangat dibicarakan pasca- Jokowi ditetapkan sebagai pemenang pilpres, menurut Zulkifli Hasan tidak ada. "Kita tak ada oposisi, multipartai iya, tapi oposisi tak ada dalam sistem ketatanegaraan kita. Yang ada musyawarah mufakat," katanya. Selanjutnya adalah kewenangan dan hak presiden untuk memilih anggota kabinetnya. "Hak presiden untuk membentuk kabinet. Itu hak prerogatif presiden," lanjutnya.

yok/AR-3