Pilkada Serentak Butuh Penanganan Khusus

JAKARTA - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah dimulai. Secara umum proses pilkada serentak tahun 2018 berjalan lancar. Berbarengan dengan itu, KPU juga sudah membuka pendaftaran bagi partai politik (parpol) yang ingin mengikuti kontestasi pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 pada 3 Oktober 2017.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengatakan, tahapan pemilukada 2018 dan pemilu 2019 yang berhimpitan, membutuhkan penanganan yang lebih serius dan fokus. Dengan demikianm, pelatihan- pelatihan dan bimbinganteknis (Bimtek) kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terus dilakukan, dengan harapan KPUD sebagai ujung tombak KPU akan punya pemahaman yang baik untuk melakukan pekerjaannya.

"Sosialisasi KPU pusat dengan KPU daerah terus dilakukan, bahkan ditingkatkan terus," kata Wahyu Setiawan kepada Koran Jakarta, di ruangannya, lantai 2, Gedung KPU, Jakarta, Senin (2/10).Menurutnya, koordinasi dengan lembaga terkait termasuk Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) terus dijalankan.

Rencananya KPU akan melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin (2/10) malam, terkait persiapa kegiatan verifikasi faktual. "Kami (KPU) ingin ada persepsi yang sama, sehingga memudahkan Bawaslu dan DKPP dalam melakukan pengawasan," ujar Wahyu Setiawan.

Lebih jauh dirinya mengungkapkan, KPU tetap mentargetkan partisipasi politik dalam pemilu 2019 sebesar 77 persen. Terget ini adalah target yang cukup tinggi, oleh karena itu, kita (KPU) terus melakukan sosialisasi dan pendidikan calon pemilih berbasis keluarga terus ditingkatkan, dengan begitu partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 akan mencapai target. Dirinya menjelaskan, untuk masalah anggaran pilkada serentak tahun 2018 dan pemilu 2019 masih tercukupi, meskipun untuk keperluan verifikasi masih mendapat banyak kekurangan. "Tetapi kami (KPU) terus melakukan komunikasi rutin dengan DPR," katanya. rag/AR-3