Pilkada Langsung Sudah Tepat

Parlemen menggulirkan wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah pada DPRD. Pemerintah menilai Pilkada langsung sudah tepat.

Jakarta - Menteri Dalalm Negeri, Tjahjo Kumolo berpendapat, mekansime dan sistem pemilihan kepala daerah; mulai bupati/wali kota hingga gubernur yang dilakukan secara langsung, sudah tepat. Sebab rakyat yang memiliki kedaulatan bisa memilih pemimpinnya secara langsung. Selain itu, rakyat diberi banyak pilihan atas calon pemimpin daerah.

"Jika kemudian diubah, misalnya kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat, secara pribadi, saya tak sepakat. Pemilihan kepala desa pun secara langsung. Begitu juga pemilihan presiden." ujar Tjahjo Kumolo, kepada Koran Jakarta, Jumat (6/4) menanggapi wacana dikembalikannya pemilihan kepala daerah ke DPRD seperti masa Orde Baru.

Tjahjo menjelaskan, kita telah melaksanakan pemilihan langsung untuk pemimpin di tingkat desa hingga pemilihan presiden. Dengan pemilihan langsung, rakyat memiliki kebebasan dan berbeda jika pemilihan dilakukan di DPRD, yang memilih hanya anggota DPRD saja. "Saya kira lewat pemilihan langsung sudah tepat," katanya.

Penegasan Mendagri ini menjawab wacana yang dilontarkan Ketua DPR Bambang Sopesatyo yang menginginkan agar pemilihan kepala daerah dievaluasi dan jik amungkin dikembalikan ke DPRD lagi, sebab selama pemilihan langsung banyak ekses yang muncul, selaian itu biaya politik yang sangat tinggi.

Sebelumnya pada Jumat siang, Mendagri menggelar pertemuan dengan Ketua DPR, Bambang Soesatyo bersama dua Wakil Ketua DPR yakni Fahri Hamzah dan Utut Adianto, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, Desmon J. Mahesa, serta Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun, membahas berbagai hal seputar pelaksanaan Pilkada langsung. Usai pertemuan, Bamsoet, panggilan Bambang Soesatyo secara pribadi meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini.

Menurut Bambsoet, Pemerintah harus melihat apakah Pilkada langsung membawa lebih banyak efek manfaat atau justru mudharatnya bagi bangsa. Terlebih, beban politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sangat tinggi. Bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, tapi juga terhadap keuangan negara sebagai penyelenggara.

"Kalau memang hasil kajian menyatakan Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kulitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya penuh transparansi," katanya.

Pileg dan Pilpres Langsung

Bamsoet berpandangan, berbeda dengan Pilkada, untuk Pileg dan Pilpres, pemilihannya harus tetap dilakukan secara langsung. Ia menilai, saatnya mengevaluasi Pilkada langsung. Harus ada keberanian mengkaji proses pemilihan kepala daerah dikembalikan lewat DPRD.

"Sebenarnya dalam UU Pilkada tahun 2014 tentang Pilkada, mekanisme pemilihannya dilaksanakan secara tidak langsung. Namun, pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak setuju, alasannya masyarakat lebih menghendaki pemilihan dilakukan secara langsung," tuturnya.

Akhirnya, kata dia, Presiden SBY mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perppu itu yang mengubah mekanisme pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung.

ags/AR-3