Petugas Pemakaman Covid-19 Tagih Insentif

JAKARTA - Petugas pemakaman dan penanganan jenazah pasien Covid-19 DKI Jakarta mempertanyakan tunggakan insentif kinerja Mei 2020 yang hingga saat ini belum dilunasi oleh dinas terkait.

"Insentif kami biasanya dibayar per tanggal 25 setiap bulan 3,5 juta rupiah. Tapi yang Mei sampai sekarang belum ada kejelasan, termasuk yang Juni belum ada kejelasan," kata salah satu penggali kubur pasien Covid 19 berinisial JJ (45), di Jakarta, Jumat (10/7).

Pria yang berstatus sebagai Petugas Perjanjian Kerja Orang Per Orangan (PJLP) memperoleh insentif dari alokasi dana operasional Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta untuk 15 hari kerja. Selama wabah Covid-19, JJ secara rutin memakamkan paling sedikit empat jenazah per hari di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, dan TPU Tegal Alur, Jakarta Barat.

"Sehari bisa empat kali angkut jenazah," katanya.

Insentif yang diterima JJ di luar gaji pokok senilai 4,2 juta rupiah per bulan. "Kalau gaji tidak ada masalah," katanya.

JJ mengatakan nasib yang sama juga dialami 138 petugas gali kubur di TPU Pondok Ranggon dan 20 petugas lainnya di TPU Tegal Alur.

Hal yang sama dikemukakan petugas ambulans Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI berinisial IF (38).

"Jujur, uang insentif sebenarnya cuma cukup buat biaya tol selama antar jenazah ke TPU. Misalnya dari Fatmawati ke Pondok Ranggon bolak-balik bisa 100 ribu rupiah sekali jalan," katanya.

Selama ini, IF hanya mengandalkan gaji pokok bulanan untuk kebutuhan operasional pelayanan.

"Selama insentif belum turun kadang saya cari tambahan dari keluarga pasien untuk jasa pemasangan batu nisan dan rumput," katanya. Tawaran jasa tersebut tidak dipatok harga dari pihak keluarga almarhum yang berkenan. "Hanya seikhlasnya saja, kalau berkenan," katanya.

Pertanyaan yang sama juga disampaikan anak dari seorang penggali kubur bernama N Khairuli, Kamis (9/7). "Minta tolong tanggapan pemerintah, gimana nih insentif bapak saya sebagai tukang gali makam Covid-19 sampai saat ini sudah telat," katanya di salah satu kolom komentar media massa nasional.

Secara terpisah Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, yang dikonfirmasi melalui pesan singkat dan sambungan telepon belum memberikan respons.

Ant/P-5