Petugas KB Garda Terdepan Atasi "Stunting"

Tugas utama petugas KB yaitu melakukan pemantauan kepada ibu hamil serta pengukuran terhadap balita.

BANTEN - Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya, mengatakan petugas lapangan keluarga berencana (KB) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) setempat bagian garda terdepan untuk mengatasi kasus stunting.
"Kami sangat berkomitmen untuk mengendalikan kasus stunting," kata Iti Octavia saat membagikan 34 unit sepeda motor kepada petugas KB pada DP3AKKB Kabupaten Lebak, di Lebak, Jumat (1/7).
Kehadiran petugas KB bagian garda terdepan untuk penanganan kasus stunting, sebab mereka bersentuhan langsung kepada masyarakat.
Mereka petugas KB dapat memberikan penyuluhan pentingnya akseptor KB pada pasangan usia subur (PUS), prapernikahan, juga menyosialisasikan program kesehatan.
Selain itu, mereka petugas KB juga dapat melakukan pemantauan kepada ibu hamil serta pengukuran terhadap balita.
"Jika ditemukan kasus ibu hamil mengalami kekurangan energi kronik (KEK) dan pengukuran balita tidak sesuai standar kesehatan, segera ditangani dengan melibatkan petugas kesehatan untuk mengatasi kasus stunting, " katanya.
Menurut dia, penyaluran bantuan 34 unit sepeda motor pada petugas KB untuk kemudahan di lapangan karena Kabupaten Lebak topografinya perbukitan dan pegunungan.
Selama ini, petugas KB mampu mengendalikan penduduk hingga mengatasi kasus stunting dan gizi buruk untuk mewujudkan peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Lebak. "Kami berharap bantuan sepeda motor itu dapat membangkitkan semangat untuk mengatasi kasus stunting," kata Bupati Lebak.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada DP2KBP3A Kabupaten Lebak, Hj Tuti Nurasiah, mengatakan pihaknya mengapresiasi pembagian sepeda motor untuk petugas KB, karena mereka menangani 126.800 kepala keluarga ( KK) masuk kategori keluarga rawan stunting.
"Kita optimistis mampu pencegahan stunting 3,5 persen tahun 2022 dari 126.800 KK yang masuk kategori keluarga rawan stunting agar dengan kemudahan akses transportasi melalui bantuan sepeda motor," katanya.

Masalah Gizi
Di kesempatan lain, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menekankan keluarga untuk lebih menghargai masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak agar terbebas dari masalah gizi.
"Dalam 1.000 HPK kemampuan dasar manusia berkembang. Jika terganggu prosesnya terjadi stunting," kata Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, di Jakarta, Jumat (1/7).
Waktu 1.000 HPK seorang anak dapat dihitung sejak sel telur bertemu dengan sperma hingga setelah anak lahir. Artinya, terdapat 280 hari atau 40 minggu dalam kandungan dan 720 hari hingga anak berusia hampir dua tahun. Akan tetapi, katanya, belum semua keluarga dapat memahami hal tersebut. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka masih 24,4 persen.
Meskipun angka stunting turun dari 27,7 persen pada tahun 2019, angka anak dengan berat badan kurang (underweight) justru mengalami peningkatan.
Tercatat anak underweight yang sebelumnya 16,3 persen naik menjadi 17 persen. Bila ditinjau menurut standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), hanya Provinsi Bali yang mempunyai status gizi berkategori baik dengan prevalensi stunting 10,9 persen dan prevalensi anak sangat kurus (wasting) mencapai tiga persen. Ant/And