Petani Mendapat Manfaat Paling Kecil dari Kenaikan Harga Beras

Akibanya, posisi petani sebagai produsen pangan selalu dirugikan. Dalam UU 18 Tahun 2012 disebutkan ketersediaan pangan ialah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, sedangkan impor dilakukan apabila kedua sumber utama tidak bisa memenuhi. Sementara dalam UU 11/2020 ketersediaan pangan ialah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional dan impor pangan.

"Jadi sekarang, impor pangan menjadi bagian integral dalam kebijakan pangan kita. Makanya menurut saya, harus diubah ke aturan lama karena kebijakan pangan akan menjadi ajang pemburuan rente melalui kuota impor," tegas Sugiyanto. Selain itu, dia meminta pemerintah membuat peta jalan kebijakan pangan nasional, agar ketersediaan pangan yang cukup harus linear dengan kesejahteraan produsen pangan.

Daya Tawar Lemah

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengakui kalau bargaining position (daya tawar) petani sebagai produsen pangan di Indonesia lemah. Hal itu terlihat pada rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang sangat jarang berada di level ideal yaitu 120. NTP sendiri merupakan angka perbandingan antar Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB) dan dinyatakan dalam persentase.

Bila angka NTP lebih besar dari 100, maka kondisi petani sedang mengalami surplus, sedangkan bila kurang dari 100 artinya petani mengalami defisit. "Jika harga beras naik, tapi pendapatan petani tetap rendah menunjukkan petani mendapat economic benefit paling rendah dibandingkan aktor lainnya di rantai pasok beras," tegas Esther. Fenomena itu terjadi untuk setiap komoditas pangan, bahwa petani selalu mendapat economic benefit paling kecil dibandingkan aktor aktor lain di rantai pasok.
Halaman Selanjutnya....