Petani Kesulitan Peroleh Pupuk Subsidi

JAKARTA - Pemerintah diharapkan mempermudah akses petani mendapatkan pupuk subsidi. Aturan terkait penyaluran pupuk diminta untuk secepatnya direvisi sebab sejumlah daerah memasuki musim tanam.

Apabila akses bagi petani kian dipermudah mendapatkan pupuk subsidi, produksi tahun depan akan meningkat. Peningkatan produksi tersebut diharapkan dapat mengurangi kebergantungan terhadap impor pangan, terutama beras.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mempermudah akses pelayanan publik bagi petani. Dia menegaskan kehadiran Ombudsman untuk memastikan agar aspek pelayanan publik yang dibutuhkan petani saat musim tanam dan panen terpenuhi dengan baik.

"Kami hadir di sini untuk memastikan pemerintah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik bagi petani pada saat masa tanam maupun masa panen. Seperti mendorong ketersediaan benih, pupuk hingga alat dan mesin pertanian," kata Yeka di hadapan Menteri Pertanian dalam kegiatan panen dan tanam padi bersama di Desa Ngadirejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pekan lalu, melalui keterangan resmi Ombudsman, Senin (27/11).

Yeka menyampaikan saran secara langsung kepada Mentan agar regulasi terkait mekanisme penebusan pupuk bersubsidi lebih memudahkan petani. Misalnya, yang sebelumnya harus memakai kartu tani, selanjutnya cukup dengan KTP.

Berdasarkan hasil kajian dan tinjauan lapangan Ombudsman bahwa banyak permasalahan dalam penggunaan kartu tani ini. Seperti kartu tani eror, tidak aktif, tidak ada kuota, mesin EDC kios rusak, tidak ada jaringan, dan belum lagi soal tidak optimalnya pendistribusian kartu tani ke petani.

Selain itu, Yeka menambahkan, aturan dalam hal penebusan pupuk yang sebelumnya harus perorangan, disarankan dapat melalui kelompok tani kembali. Hal ini sontak disambut riuh tepuk tangan oleh warga dan petani yang hadir.

"Banyak petani yang belum memiliki kemampuan yang menunjang saat masa tanam dan panen. Maka sudah seyogianya bantuan pemerintah harus dipastikan sampai kepada petani yang benar-benar membutuhkan, bukan petani yang tiba-tiba ada," sambung Yeka.

Target Meningkat

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi beras bisa mencapai 35 juta ton pada 2024 atau meningkat dibandingkan target 2023 yang hanya 31 juta ton beras.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan akan menghapuskan kartu tani untuk mempermudah petani memperoleh pupuk bersubsidi. "Sekarang, akses pupuk subsidi akan lebih mudah," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini, mendesak Kementan segera mengevaluasi secara besar-besaran terhadap Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.