Petani Kesulitan Akses Pupuk Subsidi

JAKARTA - Efektivitas distribusi dan subsidi pupuk masih menjadi masalah yang mengganggu produktivitas pertanian RI. Pemerintah memberikan subsidi pupuk guna meringankan pengeluaran para petani. Hanya saja subsidi tersebut belum disalurkan dengan benar dan tepat sasaran, sehingga masih banyak petani yang tidak mendapatkannya.

Anggota Komisi IV, Daniel Johan, mengatakan banyak petani yang tidak mendapatkan akses terhadap subsidi pupuk yang seharusnya menjadi hak mereka, dan ini menjadi indikasi bahwa sistem distribusi subsidi masih perlu dibenahi. "Pemerintah harus lebih serius dan transparan dalam mengimplementasikan kebijakan yang benar-benar berpihak pada petani," tegasnya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dilansir dari berbagai sumber, anggaran subsidi pupuk pada tahun 2024 menembus 54 triliun rupiah untuk alokasi pupuk 9,55 juta ton. Alokasi subsidi tersebut ditujukan kepada empat jenis pupuk, yaitu Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan pupuk organik.

Subsidi tersebut diberikan untuk petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), dan perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal dua hektare.

Terkait efektivitas distribusi pupuk ini juga menjaga perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mendorong agar sistem penyalurannya terus diperbaiki. Dalam upaya peningkatan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi, tahun 2024 telah diterapkan secara digital, yakni melalui melalui aplikasi transaksi online (iPubers) dan sistem eVerval, penebusan menggunakan kartu tani di wilayah kerja Bank BRI dan kartu tani digital khusus Provinsi Aceh oleh Bank BSI.

Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pupuk Subsidi dari KPK, Yudi Purnomo, menilai penggunaan iPubers dalam penyaluran pupuk efektif dalam pencegahan penyelewengan, juga memudahkan pengawasan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi.

"Ya, salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyelewengan adalah dengan adanya sistem yang baik, satu sistem yang mampu memagari supaya orang yang diamanahkan terkait dengan subsini ini tidak bisa untuk menyelewengkan karena semua tercatat dan terdigitialisasi. Itu merupakan kuncinya," ujar Yudi.

Menurutnya, digitalisasi ini supaya distribusi efektif dan efisien sehingga penggunaan pupuk bersubsidi tepat sasaran, serta yang menggunakan, yakni para petani bisa memproleh haknya.

Meski demikian, dirinya berharap ke depan sistem ini ada perbaikan-perbaikan. Namun, iPubers menurutnya saat ini menjadi salah satu metode yang tepat agar tidak terjadi kerugian negara di dalam proses distribusi.

"Bila distribusi tepat selain manfaat juga juga membantu peningkatan kepasitas maupun peningkatan jumlah lahannya dan hasil produksinya itu bisa diharapkan sesuai dengan yang kita inginkan," tuturnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Andi Nur Alam Syah, mengungkapkan dalam upaya peningkatan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi, tahun 2024 telah diterapkan secara digital, yakni melalui aplikasi transaksi online (iPubers) dan sistem eVerval, penebusan menggunakan kartu tani di wilayah kerja Bank BRI dan kartu tani digital khusus Provinsi Aceh oleh Bank BSI.

"Demikian juga dalam mekanisme pembayaran subsidi pupuk sesuai dengan rekomendasi BPK," kata Andi.

Terus Kawal

Selain itu, dia juga berharap Dinas Pertanian mengawal proses verifikasi dan validasi penyaluran di tingkat kios pengecer serta mengawal penggunaan pupuk bersubsidi tersebut oleh petani.

"Tak kalah pentingnya, kami juga berharap Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyampaikan data komitmen perihal penyerapan pupuk bersubsidi Tahun 2024. Hal ini akan menjadi pertimbangan kami untuk melakukan realokasi pupuk bersubsidi pada Tahun Anggaran 2024," tuturnya.