Petani Diminta Jangan Bergantung ke APBN

JAKARTA - Produsen pangan harus lebih kreatif dan tidak terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang makin terbatas. Petani harus lebih mandiri dalam mengembangkan usaha pertanian.

"Tidak hanya mengandalkan dana pemerintah APBN karena terbatas, jadi harus melibatkan stakeholder lain seperti perbankan. Hal itu penting karena faktor kunci adalah pendanaan. Pemerintah mempunyai program yang komplet dari hulu sampai hilir. Kalau tidak di-support dengan dana program maka akan mempengaruhi jalannya usaha," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Heru Triwidarto, di Jakarta, Jumat (11/11).

Dirinya optimistis dengan membaiknya harga komoditas perkebunan, sektor ini akan menarik minat banyak kalangan, termasuk generasi milenial. Dia mencontohkan, saat ini, untuk sawit Indonesia mencapai produktivitas tertinggi di dunia.

"Petani karet bisa bernapas lega karena harga karet beranjak mulai naik, UPTD bisa sampai 12.000, dan sudah banyak petani Indonesia menjadi eksportir," ujarnya.

Seperti diketahui, anggaran Kementan terus turun dari 14,51 triliun rupiah pada tahun ini menjadi 13,72 triliun rupiah pada 2023. Anggaran itu akan terdistribusi ke sejumlah Direktorat Jenderal (Ditjen) dan Badan setingkat Ditjen. Khusus untuk Ditjen Perkebunan dialokasikan 1,13 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....