Peserta Pemilu Agar Perbanyak Konten Positif

KUTA - Penyebaran informasi hoaks berpotensi mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat memunculkan konten positif untuk menangkal informasi hoaks.

Menurut Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi, sejak pemilu dilakukan secara langsung pada 2004 lalu, baru lah pada Pemilu 2014 bertebaran informasi hoaks, ujaran kebencian dan SARA. Veri menilai, konten positif yang dimiliki penyelenggara pemilu masih kalah dengan banyaknya konten negatif yang bertebaran.

Persoalan tersebut jika tidak ditanggulangi secara serius, dikhawatirkan dapat mendelegitimasi penyelenggara pemilu, yang dalam hal ini (KPU dan Bawaslu). Sehingga kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu menjadi berkurang. Malah dikhawatirkan partisipasi pemilih pada hari H pemungutan suara akan turun.

"Ada persoalan konten positif yang tidak banyak tersebar di ruang publik," ujar Veri Junaidi dalam sebuah diskusi bertajuk 'Pers Lawan Hoaks Pemilu 2019', di Mercure, Kuta Bali, akhir pekan ini.

Maka dari itu, Veri berharap baik peserta maupun penyelenggara pemilu mengedepankan penyelenggaraan program tahapan kampanye dan rapat umum dapat mengedepankan visi-misi serta program dengan memperbanyak konten-konten positif. "Perlu bagi peserta pemilu mengedepankan visi-misi dalam konten positif," pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen KIPP Kaka Suminta menilai, perlunya upaya preventif untuk mencegah adanya tindakan penyebaran berita hoaks. Pasalnya upaya penegakan hukum saja tidak cukup efektif menjerat pelaku penyebaran berita hoaks.

Peran media dalam memverifikasi berita hoaks itupun sangat diperlukan. Apalagi di tengah masa pemilu yang kurang lebih sebulan lagi, akan makin banyak berita hoaks berseliweran di ruang-ruang media sosial. Hal itu jika ditindak dengan tegas akan berdampak pada upaya delegitimasi penyelenggara. "Kalau sudah ada ketidakpercayaan kepada penyelenggara maka berbahaya bagi demokrasi," tegasnya.

Chairman of Mafindo, Septiaji Eko Nugroho mengungkapkan, ada dua upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Pertama ada upaya polarisasi isu hoaks tertentu yang ditujukan bagi penyelenggara. Kedua minimnya upaya kolaborasi penyelenggara dengan berbagai stake holder untuk menangkal isu berita hoaks.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, salah upaya pihaknya menangkal informasi hoaks adalah dengan meluncurkan indeks kerawanan pemilu. Di situ penyelenggara pemilu khsusunya Bawaslu dapat memahami bagaimana mencegah penyebaran berita hoaks terkait kepemiluan.

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifudin menilai, penyebaran hoaks sangat rentan terpapar masyarakat karena mudah dikonsumsi. Beda halnya dengan sebelum adanya era digital, sebaran menggunakan metode lama seperti spanduk sangat mudah dibersihkan. rag/AR-3