Perum BULOG Tekan Inflasi Melalui Skema Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menyalurkan beras 20 kilogram bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan harga terjangkau melalui kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Penugasan ini ditujukan untuk memperluas kapasitas Perum BULOG dalam menyerap produksi petani pada musim gadu tahun 2022 sekaligus mencegah jatuhnya harga di tingkat petani atau mengendalikan inflasi.

"Peraturan Badan Pangan Nasional itu menjadi payung hukum bagi penyaluran beras pemerintah untuk kelompok masyarakat tertentu atau kita menyebutnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran ini dilaksanakan melalui kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang digelar oleh NFA dengan menugaskan Perum Bulog," kata Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi melalui keterangan pers di Jakarta, pada Rabu (21/9), seperti dikutip dari Antara.

Hal itu selaras dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menilai industri pangan menjadi kunci menghadapi terpaan krisis global saat ini. Ia mengungkapkan tetersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak dinilai mampu ikut menjaga stabilitas ekonomi nasional.

KPSH sendiri akan dilaksanakan sampai 31 Desember 2022 di titik-titik yang rawan mengalami gejolak harga beras dan menyasar keluarga tak mampu yang terdata oleh Kementerian Sosial. Apabila terdapat KPM yang tidak sesuai dengan data maka dapat dilakukan penggantian oleh pemerintah desa/kelurahan setempat. NFA juga membentuk tim pemantau dan evaluasi yang terdiri dari beberapa lembaga seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Setkab dan Polri. Langkah ini diambil NFA untuk mengoptimalisasi CBP yang tersedia dengan lebih terukur dan pada akhirnya berkontribusi bagi pengendalian inflasi.

"Pelaporan pelaksanaan dilakukan setiap setiap bulan oleh Bulog, setidaknya meliputi rincian realisasi dan jumlah KPM. Laporan disampaikan kepada kami, serta ditembuskan ke kementerian terkait," ujar Arief.

Sementara itu, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog, Mokhamad Suyamto mengatakan Perum Bulog siap mendukung pelaksanaan program KPSH dalam rangka meredam kenaikan harga beras, termasuk meningkatkan stok cadangan beras melalui skema penyerapan. Bulog juga menjamin kecukupan pangan pokok hingga akhir tahun dengan stok beras yang dikuasai Bulog saat ini sebesar 1 juta ton yang tersebar merata di seluruh Indonesia.

"Sebagian upaya menjaga stabilitas harga kami akan meningkatkan program KSPH, sementara untuk meningkatkan stok cadangan beras penyerapan akan terus ditingkatkan," katanya.