Pertumpahan Darah Terus Terjadi

YANGON - Seorang demonstran telah tewas ditembak dalam aksi protes menentang terjadinya kudeta di Kota Mandalay, Myanmar, pada Jumat (5/3). Insiden berdarah ini terjadi jelang pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan membahas eskalasi krisis politik di Myanmar.

Diperkirakan sudah ada lebih dari 50 orang tewas akibat tindakan brutal dari otoritas militer yang terus meningkatkan tekanan untuk membubarkan gelombang aksi protes di banyak kota di seluruh Myanmar sejak terjadinya kudeta pada 1 Februari lalu.

Tindakan brutal ini telah menyebabkan kecaman dari seluruh dunia. Ketua hak asasi manusia (HAM) PBB bahkan sampai menyerukan agar junta berhenti melakukan pembunuhan dan penahan para demonstran.

Walau tekanan internasional semakin kuat, para jenderal di Myanmar sama sekali tak memperlihatkan tanda-tanda untuk mau menahan diri.

Pertumpahan darah di Mandalay terjadi saat ratusan insinyur turun ke jalan untuk menyuarakan pembebasan para pemimpin sipil termasuk Aung San Suu Kyi yang ditahan militer pada malam terjadinya kudeta.

"Seorang pria 26 tahun yang turut membantu mendirikan barikade untuk menghambat gerak pasukan keamanan, tewas setelah ia terkena tembakan di tengkuknya," demikian keterangan pejabat medis di kota itu.

Tewasnya pria itu terjadi setelah PBB menyatakan dalam aksi protes Rabu (3/3) lalu sebanyak 38 orang tewas ditembak. Keterangan PBB ini dihimpun berdasarkan foto-foto pasukan keamanan yang menembaki kerumunan massa dan beberapa orang yang diseret tentara dalam keadaan berdarah yang hingga saat ini tak ketahui bagaimana nasibnya.

Sementara itu di perbatasan wilayah utara dilaporkan sejumlah warga Myanmar telah melintasi wilayah perbatasan India untuk menghindari represi oleh pasukan junta. Pihak kepolisian India melaporkan bahwa ada sebanyak 9 orang yang menyeberang ke India dan 3 orang diantaranya adalah petugas polisi yang menolak ikut serta dalam upaya memadamkan aksi protes di negaranya.

Jumlah orang yang menyeberang ini belum termasuk puluhan warga Myanmar lainnya yang melintasi di sejumlah titik di perbatasan dan diperkirakan pada beberapa hari mendatang arus kedatangan warga Myanmar ke perbatasan akan semakin membludak.

Tekanan Barat

Terkait pertumpahan darah di Myanmar, pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memperketat kendali ekspor ke Myanmar terutama membatasi setiap barang yang bisa dipergunakan militer.

Sementara itu Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, pada Kamis (4/3) menyatakan dirinya amat ngeri dengan eskalasi kekerasan di negara bekas koloninya itu yang dulu disebut sebagai Burma. Selain itu London juga telah menjatuhkan sanksi terhadap 6 pejabat senior junta termasuk Panglima Min Aung Hlaing.

Sementara itu penyelidik HAM PBB di Myanmar, Thomas Andrews, mendesak DK PBB untuk membahas seputar pemberlakuan embargo senjata global dan sanksi ekonomi yang ditargetkan pada junta militer.

"Negara-negara harus mau menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak dan gas Myanmar, yang sekarang dikendalikan oleh militer dan menjadi sumber pendapatan terbesar mereka," ujar Andrews dalam laporannya. AFP/I-1