Pertumpahan Darah Terus Terjadi

Tekanan Barat

Terkait pertumpahan darah di Myanmar, pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memperketat kendali ekspor ke Myanmar terutama membatasi setiap barang yang bisa dipergunakan militer.

Sementara itu Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, pada Kamis (4/3) menyatakan dirinya amat ngeri dengan eskalasi kekerasan di negara bekas koloninya itu yang dulu disebut sebagai Burma. Selain itu London juga telah menjatuhkan sanksi terhadap 6 pejabat senior junta termasuk Panglima Min Aung Hlaing.

Sementara itu penyelidik HAM PBB di Myanmar, Thomas Andrews, mendesak DK PBB untuk membahas seputar pemberlakuan embargo senjata global dan sanksi ekonomi yang ditargetkan pada junta militer.

"Negara-negara harus mau menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak dan gas Myanmar, yang sekarang dikendalikan oleh militer dan menjadi sumber pendapatan terbesar mereka," ujar Andrews dalam laporannya. AFP/I-1