Pertikaian Australia dan Kepulauan Solomon Meruncing

SYDNEY - Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, pada Kamis (5/5) mendesak semua pihak untuk bersikap tenang setelah pemimpin Kepulauan Solomon mengatakan negaranya menghadapi ancaman invasi dan diperlakukan seperti anak kecil yang memegang pistol.
PM Morrison yang tengah menghadapi pemilihan federal pada 21 Mei, berusaha meredakan kritik terhadap kebijakan luar negeri pemerintahnya setelah negara kepulauan Pasifik itu meneken pakta keamanan dengan Tiongkok bulan lalu.
Kesepakatan Solomon dan Tiongkok menimbulkan keprihatinan di Australia dan Amerika Serikat (AS). Kedua negara itu khawatir kesepakatan tersebut dapat memberi Beijing pijakan militer di Pasifik Selatan, yang jaraknya kurang dari 2.000 kilometer dari pantai Australia.
"Kita harus tenang dan sabar saat menghadapi masalah ini," kata PM Morrison kepada wartawan.PM Morrison bersikeras mengatakan pemerintahnya memperlakukan negara itu secara setara. Namun, Sogavare kesal dengan kritik AS dan Australia terhadap kesepakatan itu.
"Kami menyesalkan terus berlanjutnya sikap kurang percaya pihak-pihak terkait," kata PM Sogavare kepada parlemen pada Selasa (3/5) lalu.
Tanpa menyebut negara, PM Sogavare mengatakan bahwa telah ada peringatan intervensi militer jika kepentingan negara lain terganggu di Kepulauan Solomon.

Hubungan Diplomatik
Pemerintah Sogavare memutuskan hubungan dengan Taiwan pada September 2019 untuk mendukung hubungan diplomatik dengan Tiongkok, sebuah peralihan yang membuka investasi tetapi memicu persaingan antara Solomon dan Taiwan.
November lalu, protes terhadap pemerintahan Sogavare berkobar menjadi kerusuhan di Ibu Kota Honiara, tepatnya di kawasan pecinan. Australia mengerahkan sekitar 100 polisi dan tentara penjaga perdamaian militer sebagai tanggapan atas permintaan Kepulauan Solomon.
Namun Sogavare mengatakan seorang utusan pribadi PM Morrison telah memberitahunya pada saat itu bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak akan melindungi bisnis Tiongkok atau kedutaan Tiongkok.
"Kawasan pecinan itu tidak dapat diselamatkan karena polisi kita kewalahan," kata PM Sogavare, seraya mengatakan polisi Kepulauan Solomon tidak dapat menjamin perlindungan Kedutaan Tiongkok selama kerusuhan Honiara.
Menurut dia, Duta Besar Tiongkok telah meminta pemerintah Solomon untuk mengizinkannya mendatangkan 10 polisi khusus membantu mengamankan kedutaan. "Berdasarkan konvensi PBB, kita sepenuhnya berkewajiban untuk mengabulkan permintaan itu," kata Sogavare. AFP/I-1