Pertemuan Elite PDIP-Gerindra Tidak Mengancam Koalisi

JAKARTA - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu (24/7) lalu menimbulkan sejumlah spekulasi terkait bergabungnya Partai Gerindra ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Menanggapi spekulasi tersebut, Politikus PDIP, Eva KusumaSundari, mengatakan bahwa belum saatnya membicarakan mengenai hipotesa bahwa masuknya Partai Gerindra ke dalam KIK akan mengurangi jatah kursi Menteri dari partaipartai koalisi. Menurutnya, pembicaraan mengenai kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi dengan mengumpulkan para Ketua Umum Parpol KIK untuk dimintai pertimbangannya.

"Jadi sabar dulu, sampai semua parpol dikumpulkan dan membicarakan peluangpeluang yang ada di dalam kabinet. Tetapi, sah-sah saja parpol kumpul, kemudian menunjukkan political stand dan seterusnya ya tidak apaapa, yang namanya demokrasi," ujar Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan PDIP tersebut saat diskusi media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7).

Terkait pertemuan Jokowi-Prabowo dan Megawati-Prabowo yang diindikasikan sebagai sinyal koalisi, Eva mengatakan bahwa hal tersebut sangat tergantung dari mekanisme yang telah disebutkan oleh Presiden Jokowi. Mekanisme tersebut, kata Eva, yakni berkumpulnya seluruh parpol koalisi untuk kemudian membicarakan bagaimana komposisi, formasil, lalu portofolio-portofolio, dan semacam formalisasi kabinet dengan logika proporsional.

"Jadi, kalau sekarang ada hipotesa bahwa masuknya Gerindra akan mengurangi jatah dari parpol, ya nanti dulu, wong belum diomongin berapanya, dan untuk siapa," ucapnya.

Kemudian, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa partainya tidak terancam terkait pergerakan politik PDIPGerindra. Bahkan, menurut dia, partai-partai politik yang ada di KIK juga tidak merasa terancam dengan pergerakan Partai Gerindra.

"Sebenarnya tidak ada yang terancam. Dan kalau saya lihat koalisi ini tidak ada sedikitpun yang merasa terancam dengan rekonsiliasi antara Pertemuan Gerindra dengan PDI Perjuangan dan Gerindra dengan bapak Jokowi," tukasnya.

Menurut Cucun, partainya memiliki keyakinan bahwa rekonsiliasi itu penting dilakukan. Ia juga memastikan, bahwa rekan-rekannya di koalisi masalah asalkan dibangun komunikasi politik yang baik, bukan berdasarkan masalah tutup pintu atau tidak mau bergabung, meskipun jika ada check and balance itu lebih baik.

Tiga Kemungkinan

Sementara itu, Pengamat Politik dari Centre of Strategic International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan bahwa ada tiga kemungkinan perubahan peta politik koalisi terkait dengan pergerakan politik yang terjadi. Kemungkinan pertama, jelas Arya, KIK tetap bertahan dengan sepuluh parpol yang ada, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Perindo, Hanura, PSI, PBB, PSI, plus Gerindra.

"Skenario kedua yang bisa terjadi yakni parpol KIK ditambah dengan PAN dan Demokrat. Akan tetapi, kalau misalnya Gerindra masuk maka dugaan saya PAN dan Demokrat bisa keluar karena potensi suara non Jokowi yang mencapai di atas 45 persen merupakan potensi suara yang cukup besar," lanjutnya.

Skenario ketiga, ujar Arya, Presiden Jokowi akan tetap mempertahankan koalisi yang ada sekarang dengan sepuluh parpol, lima di antaranya parpol yang lolos ke parlemen. Melihat kemungkinan yang ada, Arya mengatakan bahwa tidak mudah bagi Jokowi untuk menentukan sikap. tri/AR-3