Pertanian Perkotaan Bisa Perkuat Ketahanan Pangan

JAKARTA - Guna mengantisipasi krisis pangan tahun 2050, Pemprov Jakarta telah merancang stok pangan jangka panjang, termasuk kerja sama dengan daerah-daerah produsen pangan (Koran Jakarta 2/7).

Untuk bagian dari memperkuat ketahanan pangan, maka Pemprov Jakarta akan memperkuat pengembangan pertanian perkotaan (urban farming). Masyarakat diminta untuk memanfaatkan pekarangan warga dan lahan-lahan kosong.

"Kami berkomitmen mengurangi kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai inisiatif seperti praktik pertanian perkotaan," kata Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, dalam sambutannya pembukaan Forum Wali Kota Internasional (IMF) 2024, di Jakarta, Selasa (2/7).

Lebih lanjut terkait pertanian perkotaan Jakarta, Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Jakarta, Suharini Eliawati, meyakini ini akan menjadi salah satu materi yang menarik untuk dibahas dalam ajang IMF 2024. Menurutnya, pertanian perkotaan yang bisa dikembangkan tak sebatas berlokasi di gedung-gedung, melainkan juga memanfaatkan pekarangan-pekarangan warga dan aset-aset lainnya.

"Ternyata di antara gedung-gedung itu kita bisa mengembangkan pertanian perkotaan. Bahkan sekarang kami sudah mengembangkan atap gedung ataau rooftop. Mudah-mudahan menjadi suatu pembahasan yang menarik," jelas Suharini.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta ini menambahkan, data terkait pertanian perkotaan Jakarta seperti lokasi dan jumlah pelakunya juga menjadi bahan menarik untuk disampaikan di dalam forum.

"Bagi saya ini menjadi contoh baik, ternyata ada data series terkait lokasi urban farming," tambahnya. Selain itu, juga ada data lokasi masyarakat yang melakukan kegiatan urban farming. Informasi tersebut sangat luar biasa. Tahun ini, kurang lebih tercatat 29.000 pelaku urban farming.

Kemudian, berbicara upaya yang juga dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, selain pertanian perkotaan, juga termasuk melaksanakan program sembako murah. Ini digelar di berbagai kelurahan dengan bersinergi bersama swasta.

Program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan masyarakat dengan harga terjangkau di tengah melambungnya harga pangan dunia. Ini juga sekaligus memastikan semua warga memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi.

Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga menjaga stok pangan melalui peranan Badan Usaha Milik Daerah Food Station Cipinang Jaya guna meningkatkan ketahanan pangan.

IMF 2024

IMF itu sendiri diseleng-garakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama United Cities and Local Government in Asia-Pacific (UCLG-ASPAC), dan koalisi Local 2030. Forum ini difasilitasi Pemprov Jakarta.

Untuk tahun ini forum diikuti para wali kota dan pejabat senior dari 63 pemerintah daerah dari 33 negara. Mereka akan mendiskusikan cara-cara mempercepat pembangunan berkelanjutan tingkat lokal.

Forum ini bertujuan menyediakan sarana untuk dialog kebijakan dan berbagi pengetahuan mengenai aspek-aspek penting yang berkaitan dengan implementasi Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Asisten Sekretaris Jenderal untuk Pembangunan Ekonomi di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN DESA), Navid Hanif, merujuk laporan kemajuan SDG 2024, menyatakan bahwa hanya 17 persen target SDGs yang sesuai dengan rencana.

Menurut Navid, SDGs sangat membutuhkan dorongan dan pemerintah lokal/regional. Ini harapan bersama. "Mereka akan mendorong perubahan. Namun, kali ini perubahan harus berfokus secara struktural dan sistemik guna membawa dunia ke arah masa depan berkelanjutan," ujar dia.