Persyaratan Kredit UMKM Mesti Dipermudah

Jakarta - Persyaratan program pembiayaan permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) seperti dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) diharapkan tidak berbelit-belit. Sebab, hal tersebut penting untuk pengembangan UMKM di daerah. Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani dalam rilis di Jakarta, Senin (12/2), mengutarakan harapannya agar para pelaku UMKM tidak dipersulit dalam mengakses pembiayaan dana bergulir dari LPDB. Meski demikian, dirinya juga berharap penyaluran pembiayaan itu tetap sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Menurut dia, bantuan permodalan bagi UMKM sangat penting sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan usaha. Apalagi, tingkat persaingan dinilai sudah semakin ketat di dalam era globalisasi seperti yang terjadi saat ini. Sebelumnya, para pengusaha yang bergerak di bidang UMKM dinilai perlu untuk dipermudah dalam mendapatkan akses modal. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka ketimpangan nasional. Belum Berkembang Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan masalah ini harus dijawab oleh perbankan, terutama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai pengawas perbankan.

Menurut dia, selama ini strategi nasional yang dikembangkan masih belum terlalu mengembangkan kapasitas pengusaha UMKM agar mereka bisa naik kelas. Dia berpendapat, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya pelaku UMKM yang masih tidak mudah menperoleh akses modal dari bank. Padahal, katanya, para pengusaha itu ada yang produknya berkapasitas besar bahkan sampai ada yang sampai bisa mengekspor produknya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan perbankan tidak asyik mengelola dana tapi sulit memberikan kredit kepada pelaku UMKM sebaliknya perbankan diminta memperhatikan usaha mikro. Presiden dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Jakarta, bulan lalu mengatakan menggarap sektor usaha mikro memang perlu upaya lebih dalam hal tenaga dan pikiran. Ant/E-10