Persoalan Kredit Cukup Mendesak

JAKARTA - Dewan Komisioner Otorias Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022 telah resmi dilantik oleh Mahkamah Agung, Kamis (20/7). Sejumlah tugas berat telah menanti DK OJK yang baru, termasuk komitmen yang telah disampaikan saat uji kelayakan dan kepantasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Beberapa pihak menaruh harapan besar bagi DK OJK periode lima tahun ke depan untuk menuntaskan permasalahan di sektor jasa keuangan, mulai dari stimulasi pertumbuhan kredit hingga peningkatan penetrasi industri keuangan atau inklusi keuangan. Ketua DK OJK, Wimboh Santoso, mengatakan akan mulai mengupayakan efisiensi dalam berbagai hal sebagai agenda jangka pendek setelah dilantik secara resmi sebagai pemimpin OJK.

Dia mengatakan upaya penghematan tersebut juga merupakan ekspektasi dari industri jasa keuangan. "Harus bisa melakukan efisiensi untuk menghemat biaya. Penghematan paling utama," kata Wimboh seusai acara pelantikan Dewan Komisioner OJK 2017-2022 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, kemarin.

Sebagaimana diketahui, Ketua MA Hatta Ali telah melantik Ketua dan Anggota DK OJK Periode 2017-2022. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan DK OJK 2017-2022 sesuai dengan Keputusan Presiden 87/P.2017 yang ditandatangani pada 18 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DK OJK.

Keppres 87/2017 tersebut menetapkan Ketua dan Anggota DK OJK 2017-2022 sejak 20 Juli 2017 memberhentikan dengan hormat dari Anggota DK OJK 2012-2017. Wimboh Santoso dilantik sebagai Ketua DK OJK, sementara Nurhaida, Tirta Segara, Riswinandi, Heru Kristiyana, Hoesen, dan Ahmad Hidayat dilantik sebagai anggota.

Kemudian, pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisioner diputuskan berdasarkan rapat Dewan Komisioner dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner. Ekonom Intitute for Development of Economic and Finance (Indef), Aviliani, mengatakan DK OJK baru mempunyai banyak pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan.

Salah satunya menyangkut peningkatan potensi kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) tahun ini. "Persoalan di perbankan itu kan soal NPL itu sendiri. Kemarin, OJK membuat aturan satu pilar, kalau tiga pilar tetap tinggi NPL-nya. Ini harus dicarikan terobosan-terobosan," kata dia.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional ini menilai perlu ada terobosan baru sektor mana yang bisa menggerakkan kredit. Sebab, yang berbahaya adalah ini menyangkut masyarakat kelas menengah ke atas. Aviliani memperingatkan OJK perlu memikirkan jalan keluar ketika kondisi mengindikasikan NPL naik dan kredit tidak tumbuh.

Terlebih lagi, kalau melihat krisis 10 tahunan yang bertepatan dengan 2018, stabilisasi sistem keuangan (SSK) juga perlu diperhatikan.

Inklusi Keuangan

Mantan Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Muliaman Hadad, berpesan kepada anggota DK OJK yang baru diambil sumpah jabatan untuk mewujudkan inklusi keuangan yang stabil dan kontributif. Dia juga berharap pemimpin baru OJK mampu membuka akses keuangan bagi yang masyarakat golongan bawah.

"Saya yakin keinginan untuk terus membangun inklusi keuangan yang stabil tetap terus kita bisa wujudkan," kata Muliaman ditemui seusai acara pengambilan sumpah jabatan DK OJK 2017-2022 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Sementara itu, Gubernur BI, Agus Martowardojo, berharap DK OJK yang baru dapat mengemban tugas dengan baik, terutama dalam membangun lembaganya dan menjalankan fungsi pengawasan sektor keuangan.

Nantinya, lanjut dia, akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan atau sustainable. "Dengan sektor keuangan yang sehat akan membuat perekonomian kita menjadi lebih baik," katanya.

ahm/E-10