Perppu Ormas Sangat Diperlukan

YOGYAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sangat diperlukan di tengah situasi kebangsaan akhir-akhir ini yang mengarah pada pemaksaan kehendak di luar koridor dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Protes terhadap Perppu dianggap sesuatu yang wajar dan bisa ditempuh melalui jalur hukum yang tersedia, yakni menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikian diungkapkan oleh beberapa pakar yang hadir menjadi pembicara dalam Kursus Pancasila, di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (21/7). Guru Besar Fisipol UGM, Tajuddin Noor Effendi, mengatakan Perppu Ormas sangat penting sebagai shock therapy bagi ormas-ormas yang selama ini dengan seenaknya mengecam demokrasi, NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.

Bagaimana bisa mereka mengecam, namun menikmati semua yang disediakan oleh negara. Menurut Tajuddin, mengampanyekan antidemokrasi dan Pancasila secara terang-terangan kepada masyarakat luas melalui jalur-jalur demokratis, seperti demonstrasi, selebaran, website adalah tindakan yang memalukan.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan pemerintah, kalau tidak ditindak sekarang, sangat bahaya. "HTI kampanye mengganti negara ini jadi negara Islam. Itu tindakan politik yang berbahaya. Hal itu harus mendapat tindakan politik dari pemerintah," kata profesor yang juga pakar kependudukan itu.

Halaman Selanjutnya....