Perluas Dampak bagi Produktivitas

JAKARTA - Pemerintah perlu menjadikan Kartu Prakerja sebagai program alternatif untuk menyalurkan subsidi ataupun bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat ke depan. Selain itu, pemerintah perlu memperbarui peruntukan Kartu Prakerja agar lebih fokus dan efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Peneliti Presisi Indonesia, Widdi Mugijayani, menyatakan efektivitas Kartu Prakerja untuk menyalurkan bansos ditemukan dalam penelitian terhadap 2.156 responden yang terbagi atas penerima dan bukan penerima Kartu Prakerja dengan jumlah masing-masing sekitar 1.078 responden.

Widdi merekomendasikan program Kartu Prakerja difokuskan kepada masyarakat berusia muda, produktif, dan tinggal di perkotaan Pulau Jawa karena program ini sangat efektif untuk masyarakat tersebut. Namun, fokus kepada penerima dengan karakteristik itu diperkirakan dapat meningkatkan kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat di desa dan kota, dalam dan luar Pulau Jawa, serta masyarakat usia produktif dan nonproduktif.

"Perlu studi lanjutan untuk memitigasi dampak tersebut serta program-program pemerintah lain yang dapat dijadikan solusi atas permasalahan ini," kata Widdi dalam webinar, Dampak Kartu Prakerja sebagai Program Pemulihan Ekonomi, yang dipantau di Jakarta, Rabu (9/2).

Di samping itu, menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan dampak Kartu Prakerja terhadap produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penyelenggaraan pelatihan yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing kerja.

"Serta melalui pengakuan sertifikat pelatihan oleh pemberi kerja yang masih menjadi tantangan saat ini, untuk itu diperlukan kolaborasi antara penyelenggara Kartu Prakerja dengan asosiasi pengusaha untuk menjajaki hal ini," ucapnya.

Dampak Positif

Pada kesempatan sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan program Kartu Prakerja telah membawa dampak positif dalam hal kompetensi kewirausahaan, industri keuangan, ketahanan finansial, dan pengelolaan pangan bagi para penerima. Menurutnya, dampak Kartu Prakerja tersebut didapatkan dari hasil penelitian independen yang dilakukan oleh Presisi Indonesia yang didanai Pemerintah Jepang, UNDP (United Nations Development Programme), dan Melinda and Bill Gates Foundation.

Lebih lanjut, Airlangga menambahkan sejak awal pandemi Covid-19, pemerintah me-refocusing program Kartu Prakerja sehingga tidak sekadar memberi pelatihan kepada masyarakat, tapi juga menyalurkan bantuan sosial. Pada 2020, pemerintah menyalurkan 20 triliun rupiah untuk program ini, 21 triliun rupiah pada 2021, dan pada 2022, dana yang dianggarkan mencapai 11 triliun rupiah.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan program Kartu Prakerja terbukti dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan keterampilan kewirausahaan penerimanya. Dengan peserta program ini yang masif pada 2021 hingga mencapai 11 juta orang, pemerintah berharap program ini dapat mengatasi tantangan di pasar tenaga kerja, terutama terkait ketidaksesuaian keahlian pekerja dengan kebutuhan pelaku industri.

Febrio menambahkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nasional perlu terus diakselerasi agar pekerja dapat berdaya saing dan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini dan masa depan. Selain itu, dampak kebijakan mengatasi Covid-19 yang mengharuskan sekolah dari rumah terhadap kualitas hasil pendidikan usia dini juga perlu segera diatasi.