Perlu Terobosan Mendasar Fasilitasi Akses EBT untuk UMKM

JAKARTA - Perlu ada terobosan mendasar untuk memfasilitasi akses terhadap energi baru terbarukan (EBT) bagi pelaku pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jika tidak segera dilakukan terobosan, Indonesia akan kehilangan daya saing industri nasionalnya, khususnya UMKM.

"Dinamika pasar yang didorong oleh kepentingan bersama untuk memerangi perubahan iklim ini merupakan satu kondisi yang tidak bisa dianggap remeh lagi," kata Ketua budang UMKM/Industri Kecil Menengah (IKM) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ronald Walla, lewat keterangannya di Jakarta, Rabu (8/2).

Seperti dikutp dari Antara, Ronald mengemukakan saat ini dinamika pasar yang semakin mengarah pada produk rendah karbon membuat seluruh rantai pasok (value chain) industri terdampak. Bukan hanya para pengusaha atau perusahaan menengah dan besar, tapi juga berdampak pada IKM dan UMKM untuk bertransisi ke proses produksi yang rendah karbon.

"Rasanya ironis kalau kita yang memiliki potensi EBT begitu besar, tetapi industri nasionalnya tidak bisa mendapatkan akses pada EBT khususnya di energi listrik, yang merupakan sumber energi penting dalam proses produksi," tegas Ronald.

Perhatian Utama

Ronald menyampaikan permasalahan akses untuk mendapatkan EBT menjadi perhatian utama para industri yang semakin memerlukan EBT dari sistem kelistrikan.

Ronald juga menyampaikan persoalan tersebut harus dijawab dengan terobosan mendasar pada struktur pasar kelistrikan, seperti power wheeling yang saat ini menjadi perdebatan hangat antara DPR dan pemerintah di dalam pembahasan RUU EBT.

"Dengan adanya power wheeling terbatas pada penyediaan EBT di pusat beban industri maka akan membantu pemerintah dan juga PLN dalam meningkatkan penetrasi EBT di sistem kelistrikan kita," ujar Ronald

Ronald menambahkan, kehadiran power wheeling diharapkan menjadi jawaban fundamental bagi industri nasional, termasuk UMKM, yang semakin was-was dengan tekanan dari pasar atau prinsipalnya untuk menurunkan emisi karbon.

"Ini akan berdampak positif pada daya saing industri nasional kita di tengah dinamika pasar global yang semakin menuju ke ekonomi rendah karbon" ujar Ronald.

Sementara itu, pemerintah Inggris menjajaki kerja sama EBT dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingat potensi yang besar dalam bidang itu.

Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Matthew Downing, mengatakan pertemuannya dengan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, dan Wagub NTB, Sitti Rohmi Djalilah, untuk mendistribusikan sejumlah peluang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB, salah satunya EBT.

"Kami bertemu Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, untuk mendiskusikan sektor-sektor kerja sama yang tengah kami lakukan, juga sektor-sektor lain yang berpotensi untuk dikolaborasikan termasuk sektor lingkungan dan rencana NTB untuk bertransisi ke bebas emisi (net zero) EBT," kata Matthew Downing.

Selain EBT, pemerintah Inggris juga mendiskusikan sektor potensial seperti pendidikan, di mana pemerintah Inggris memiliki program beasiswa Chevening khusus untuk studi S2. Penerima beasiswa Chevening bisa mendapatkan pendidikan gratis di semua bidang atau jurusan yang diambil.

"Kami sangat tertarik mendengar kerja sama yang tengah dilakukan antara NTB dan Universitas Nottingham," ujarnya.

Pemerintah Inggris juga membuka kerja sama untuk program seni dan budaya, termasuk penjajakan kerja sama dalam bidang lingkungan khususnya manajemen limbah. Karena di Inggris sangat banyak perusahaan yang berkecimpung di manajemen limbah menggunakan pendekatan teknologi.

Matthew Downing pun memuji langkah NTB atas fokusnya memperjuangkan isu lingkungan dan menyambut baik berbagai kemungkinan kerja sama yang akan terjalin ke depannya.