Perlu Rumah Sakit Khusus "Stunting"

JAKARTA - Jakarta memerlukanrumah sakit khusus untuk menangani stuntingkarena kasus tersebut masih banyak di Ibu Kota. "Hingga kini tercatat sebanyak 40.000 anak masuk dalam kategori gangguanpertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi," kata anggota Komisi E DPRD JakartaMerry Hotma di Jakarta, Minggu (15/10).

Karena itu, dia minta Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta mengkaji anggaran untuk membangunan rumah sakit (RS) khusus stunting agar persoalan tersebut segera teratasi. Merry menuturkan keberadaan rumah sakit khusus stunting diperlukan untuk merealisasikan salah satu program prioritas Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 berupa percepatan penurunan stunting.

"Kami minta dibuatkan kajian anggaran untuk pembangunan RSUD khusus. Soalnya ini harus segera untuk menangani stunting dan gizi buruk," ujarnya. Sedangkan anggota Komisi E lainnya, Stephanie Oktavia, minta Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) diberikan secara berkelanjutan. Ini sesuai dengan pedoman yang telah diberikan KementerianKesehatan.

Dia mempertanyakan apakah PKMK ini memang pemberian makan tambahan (PMT) atau memang diberikan terus sampai gizinya membaik? RSUD harus serius menangani stunting. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Ani Ruspitawati, menyatakan, siap menyalurkan PMT secara berkelanjutan dengan anggaran 46 miliar untuk tahun 2024.

Sinergi SKPD

Ani juga menjelaskan, sudah bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menekan angka stunting Jakarta. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) serta Dinas Sosial (Dinsos).

"Dinkes secara intervensi spesifik sebetulnya hanya 30 persen dari penyelesaian stunting karena ada faktor lain. Salah satunya, akses masyarakat terhadap air bersih jika sulit akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita," katanya.

Sebelumnya, penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, dari total kasus stunting Jakarta tahun ini yang berjumlah 22.000 kasus, 9.000 ribu di antaranya sudah dituntaskan. "Untuk angka rawan gizi, berjumlah 23.000 kasus. Tapi sebanyak 13.000 kasus sudah disellesaikan," kata Heru, di Jakarta, Kamis (12/10).

Terkait dengan penanganan stunting dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Heru menerangkan, Pemerintah Provinsi Jakarta terus bersinergi melalui program "Jakarta Beraksi" dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam percepatan penurunan stunting. Sinergi dilakukan dengan memberi asupan makanan yang dimasak para kader Posyandu.

Makanan tersebut sudah ditimbang sesuai dengan kebutuhan gizi balita yang mencakupi karbohidrat, protein, dan serat. Selain itu, Pemprov juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam percepatan penurunan stunting dengan memfasilitasi pembuatan website stunting.jakarta.go.id sebagai dashboard stunting.

Lalu dilakukan juga penguatan fungsi Posyandu sebagai tempat skrining awal, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita. Ada juga tadi PMTyang diberikan melalui Puskesmas dan kelurahan kepada ibu hamil dan balita.

Sedangkan untuk melihat langsung penanganan stunting, Herumenyambangi Puskesmas Kelurahan Pekojan I di Jalan Bandengan Utara I, Tambora, Jakarta Barat.

Di Puskesmas Pekojan, terdapat lima balita yang sudah ditangani gizinya dari sembilan balita yang teridentifikasi stunting.

Anggota DPRD Jakarta Basri Baco minta Pemprov ataupun Dinas Kesehatan serius dalam mengupayakan penanganan balita dengan permasalahan gizi. Upaya harus secara masif agar Jakarta terbebas stunting.