Perlu Pacu Kualitas SDM guna Angkat Daya Saing

>> Pekerjaan rumah besar yang harus segera dicari solusi adalah kualitas SDM yang rendah.

>> Indonesia dapat mengakhiri kemiskinan ekstrem dengan mengembangkan kualitas SDM.

JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui berbagai program pendidikan yang komprehensif. Sebab, kualitas SDM yang mumpuni merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengemukakan perlunya reformasi di bidang pendidikan untuk mendorong kenaikan kualitas SDM Indonesia. Hal itu bisa dilakukan secara bertahap. "Multistage ya. Mulai dari yang paling bawah. Misalnya, jangan ada bayi yang menderita stunting," kata Bhima, di Jakarta, Jumat (5/4).

Dia memaparkan keterbatasan fisik sejak dari bayi, atau penduduk yang bermasalah secara kesehatan, tentu akan mengganggu kinerja. Oleh karena itu, diharapkan untuk kasus stunting, misalnya, yang saat ini masih 30 persen bisa ditekan hingga nol persen.

Kemudian, imbuh Bhima, masuk pada stage kurikulum. Saat ini, kurikulum pendidikan di Indonesia dinilai terlalu banyak mata pelajaran optional yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, terutama di era digital seperti sekarang ini. "Makanya, pemerintah ke depan paling tidak bisa memfokuskan pada tiga hal, yakni mengembangkan kemampuan dalam hal membaca, berhitung, dan science. Setidaknya sampai SMA," tutur Bhima.

Di samping itu, pendidikan kejuruan atau SMK, juga perlu perubahan struktural. Sebab, lulusan SMK yang notabene ingin segera mendapatkan pekerjaan, justru banyak yang menjadi pengangguran.

"Karena apa? Karena porsi teorinya dalam pelajaran SMK masih terlalu dominan. Kemudian, guru-gurunya relatif yang mengajar pelajaran umum. Harusnya, lebih banyak menjalin kerja sama dengan industri, jadi ada magang. Kalau bisa 70 persen kerja praktik, sementara 30 persen kurang itu adalah teori," jelas Bhima.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro, mengemukakan pengembangan SDM dan hilirisasi sumber daya alam (SDA) bakal menjadi agenda penting dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo.

"Kami saat ini tengah menyamakan prioritas agar sejalan dengan apa yang menjadi harapan Presiden dengan apa yang menjadi kondisi riilnya di dua fokus tersebut," jelas Bambang, Kamis (4/4). Di bidang SDM, rencananya RKP akan berkutat di bidang pendidikan berbasis keterampilan seperti vokasi di tingkat sekolah menengah, Balai Latihan Kerja (BLK), dan politeknik.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, juga menuturkan pemerintah mendukung SDM berkualitas tinggi, produktif, serta memiliki daya saing yang tinggi. Hal ini diwujudkan pemerintah melalui alokasi anggaran pendidikan di APBN 2019. "Kita ingin bagaimana membangun SDM yang berkualitas, punya tingkat produktivitas tinggi, punya daya saing yang tinggi. Untuk itu, pemerintah mendukungnya di APBN 2019," jelas dia.

Modal Manusia

Sementara itu, sejumlah kalangan menilai saat ini yang menjadi "pekerjaan rumah" besar bangsa Indonesia yang harus segera dicari solusi adalah masalah kualitas SDM yang rendah.

Berdasarkan laporan Bank Dunia 2018 tentang Indeks Modal Manusia (Human Capital Index), Indonesia mendapat menempati peringkat ke-87 dari 157 negara. Peringkat itu di bawah Filipina (peringkat 82), Thailand (peringkat 68), Malaysia (peringkat 57), dan juga Vietnam (peringkat 48). Sedangkan Singapura menempati posisi pertama.

Menurut Bank Dunia, modal manusia terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang mengakumulasi sepanjang hidup manusia, memungkinkannya untuk menyadari potensi sebagai anggota masyarakat yang produktif.

Ekonom senior, Faisal Basri, mengatakan RI dapat mengakhiri kemiskinan ekstrem dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dengan mengembangkan SDM. Untuk itu, dibutuhkan investasi pada orang-orang melalui nutrisi, perawatan kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan, dan keterampilan.

"Semoga kita kian terpecut untuk mengejar ketertinggalan dari mayoritas negara ASEAN dalam pengembangan modal manusia. Jika sebatas business as usual, ancamannya adalah masuk ke dalam middle income trap dan mayoritas penduduk akan sengsara ketika memasuki hari tua," tukas dia.ahm/SB/WP