Perlu Komitmen Moratorium Obligasi Rekap

Pembentukan Satgas yang akan menagih piutang negara dari BLBI merupakan sinyal positif. "Komitmen politik itu perlu diperkuat lagi dengan melakukan moratorium pembayaran bunga obligasi rekap," tegas Rizal.

Senada dengan Rizal, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, M Nafik, mengatakan selain mengoptimalkan penagihan BLBI, pemerintah juga bisa meringankan belanja negara dengan melakukan moratorium bunga obligasi rekap untuk menyehatkan APBN sekaligus sebagai langkah nyata dalam menyelamatkan keuangan negara.

"Karena utang terus berbunga maka terus jadi beban anggaran. Cara ini (moratorium) bisa jadi pilihan karena itu uang rakyat, maka perlu diselamatkan, apalagi kalau melihat kondisi sekarang yang terdampak pandemi. Selain itu, harus ada optimalisasi pengembalian aset dan penagihan BLBI, yang sudah bertahun-tahun sampai sekarang tidak terdengar suaranya,' kata Nafik.

Pemerintah sendiri pada 2021 menganggarkan belanja pembayaran cicilan pokok dan bunga utang sebesar 455,6 triliun rupiah, terdiri dari pembayaran bunga utang 373,3 triliun rupiah dan cicilan pokok 82,3 triliun rupiah. Pembayaran sebesar itu, hampir tiga kali lipat dibanding alokasi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) sebesar 161 triliun rupiah dan anggaran kesehatan sebesar 169,7 triliun rupiah.

Paksa Badan
Halaman Selanjutnya....