Perlu Komitmen Moratorium Obligasi Rekap

Sebab, moratorium akan mengurangi atau meniadakan pembayaran bunga khususnya obligasi rekap yang harus dibayar hingga tahun 2043 mendatang. Jumlah obligasi rekap pemerintah jumlahnya mencapai 456 triliun rupiah.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Rizal Edy Halim, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Selasa (13/4), mengatakan agar APBN lebih sehat dan memiliki ruang fiskal yang leluasa, maka pemerintah tidak punya pilihan selain moratorium.

Dengan moratorium, beban keuangan negara lebih ringan dan bisa menciptakan kapasitas pembiayaan yang lebih besar untuk program produktif dalam bentuk belanja modal.

Rizal mengakui moratorium bukan pekerjaan mudah karena menyangkut risiko reputasi, namun pemerintah perlu menempuh kebijakan itu untuk menyehatkan fiskal. Peluang itu, jelasnya, sangat terbuka di saat pandemi Covid-19 karena semua negara mengalami kesulitan pembiayaan dan berupaya seoptimal mungkin memperkuat ekonomi domestiknya.

"Menurut saya perlu dilakukan, memang mungkin tidak sederhana, tetapi tentunya ini bisa diupayakan," kata Rizal kepada Koran Jakarta, Selasa (13/4).
Halaman Selanjutnya....