Pakar Hukum Tata Negara UI, Fitra Arsil, soal Amendemen Terbatas UUD 1945
Perlu Kajian Komprehensif sebelum Melakukan Amendemen
Foto : ISTIMEWA
Fitra Arsil
PDI Perjuangan dan sejumlah parpol pendukung Presiden Joko Widodo mengusulkan dilakukannya amendemen terbatas terhadap UUD 1945. Mereka ingin mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.
Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR akan diberikan kewenangan membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Agenda strategis tersebut baru akan dibahas oleh MPR RI periode 2019-2024.
Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI), Fitra Arsil, di Jakarta, Selasa (13/8). Berikut petikannya.
Bagaimana pendapat Anda terkait usulan MPR periode 2019-2024 melakukan amendemen terbatas UUD 1945?
Menurut saya, melihat soal amendemen, kita tidak perlu anti terhadap amendemen. Wajar-wajar saja kalau kita memerlukan amendemen UUD 1945. Terakhir amendemen kan tahun 2002. Memang masih banyak persoalan-persoalan yang membutuhkan jalan keluar. Dari jangka waktu, sudah 17 tahun yang lalu kita melakukan amendemen, jadi wajarwajar saja kita melakukan evaluasi terhadap konstitusi kita.
Lalu, apa saja yang harus diperhatikan MPR dalam melakukan amendemen UUD?
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Khairil Huda
Komentar
()Muat lainnya