Perlu Disiapkan Aturan yang Tegas

JAKARTA - Negara perlu membuat satu peraturan tegas yang dapat mencegah kampanye-kampanye politik memanfaatkan aspek-aspek bernuansa SARA. Usul ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII), Singgih Tri Sulistiyono, di Jakarta, Minggu (20/2).

"Kampanye-kampanye pemilihan presiden nanti jangan sampai memanfaatkan aspek-aspek yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA maupun kampanye yang berbasis pada politik aliran," kata Singgih.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika memberi paparan dalam webinar bertajuk "Forum Kemitraan Polisi Masyarakat". Peraturan tersebut bertujuan untuk mengurangi residu dari konflik-konflik sosial yang diakibatkan oleh janji-janji politis dan ideologi dari partai politik yang berkompetisi.

"Partai politik membawa ideologi-ideologi yang saling berbenturan sehingga masyarakat desa yang tadinya selama beratus-ratus tahun hidup dalam harmoni, akhirnya terjadi keterbelahan atau kerobekan sosial," ucapnya.

Dampak dari perang politik yang memanfaatkan perbedaan sebagai bahan kampanye adalah konflik-konflik sosial yang akan terus berlanjut. Salah satu sumber konflik di negara ini adalah masing-masing kelompok sosial atau pribadi saling berusaha menghukum kelompok yang lain.

Dengan demikian, konflik tersebut akan menimbulkan semakin banyak agenda dan bibit-bibit perpecahan yang terjadi di masyarakat.

Syarat Mutlak

"Kalau kita sepaham bahwa negara ini ber-Bhinneka Tunggal Ika, syarat mutlaknya kita harus saling toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan secara damai," kata Singgih.

Oleh karena itu, Singgih minta agar ke depannya, terjadi sinergisitas antara lembaga kemasyarakatan, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi. Sekain itu, juga literasi mengenai nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan.

"Mari sama-sama membangun. Sebab tujuan negara dan tujuan organisasi masyarakat itu sama-sama. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur," ucapnya.

Jangan Terprovokasi

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim Sufian Agus mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 14 Februari 2024.

Menurut Agus saat ini Kaltim tengah bersiap menyongsong pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara, sehingga masyarakat diharapkan ikut menjaga keamanan dan ketertiban untuk kelancaran agenda besar Pemerintah Pusat tersebut.

"Terkait dua agenda nasional yang sangat luar biasa tersebut, kita harapkan organisasi kemahasiswaan, ormas, paguyuban serta seluruh elemen masyarakat Kaltim jangan mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mari kita jaga kondusivitas daerah, tetap kompak dan bersatu padu dalam menjaga persatuan dan kesatuan sehingga daerah tetap kondusif," pesan Sufian Agus di Samarinda, Sabtu.

Dia menyatakan hal itu saat pembukaan Muswil V Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltim-Kaltara periode tahun 2019-2021.