Perlindungan Data Aspek Penting Reputasi Asuransi

JAKARTA - Pemerintah mendesak industri asuransi menjamin dan melindungi data pribadi nasabah, untuk mencegah penyalahgunaan. Perlindungan data pribadi nasabah hingga prinsip tata kelola yang baik menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap reputasi dunia perasuransian.

"Data Dana Moneter Internasional (IMF) 2020 melaporkan kejahatan siber global telah memicu kerugian sektor keuangan global mencapai lebih dari Rp1.400 triliun akibat serangan siber," kata Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin di Jakarta, Kamis (16/11).

Untuk itu, dia minta otoritas sektor keuangan, termasuk pelaku industri, agar meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perasuransian, khususnya perlindungan data pribadi nasabah. Selain perlindungan data nasabah, kata Wapres, kepercayaan publik terhadap industri asuransi juga perlu dijaga dengan memegang teguh dan menjalankan prinsip tata kelola dunia perasuransian yang baik.

"Pastikan tata kelola industri dan perusahaan asuransi tetap dalam koridor regulasi otoritas yang berlaku. Inovasi produk-produk baru asuransi perlu didorong, tetapi tetap dilaporkan dan berizin resmi dari otoritas," ujarnya.

Menurut Ma'ruf, aspek kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas dan perlindungan nasabah juga merupakan prinsip yang senantiasa harus dikedepankan. Arahan berikutnya yang juga disampaikan Ma'ruf adalah memastikan aspek kehati-hatian dalam pengelolaan risiko di tengah perekonomian global masih tidak menentu.
Halaman Selanjutnya....